Share

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Dilaporkan ke Dewas

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 06 Oktober 2022 06:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 06 337 2681548 deputi-pencegahan-kpk-pahala-nainggolan-dilaporkan-ke-dewas-c2cU6gLbep.jpg Pahala Nainggolan (Foto: Antara)

JAKARTA - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pahala diduga melanggar kode etik sebagai pegawai KPK dan menyalahgunakan wewenang.

Adapun yang melaporkan Pahala Nainggolan ke Dewas KPK adalah Advokat dari Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat dan Feri Amsari, hari ini, Rabu (5/10/2022).

BACA JUGA:Dodi Reza Alex Noerdin Divonis 4 Tahun Penjara, KPK Ajukan Kasasi 

Ibnu dan Feri melaporkan Pahala terkait penerbitan surat tanggapan atas permohonan PT Geo Dipa Energi yang meminta bantuan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada PT HSBC Hong Kong terkait ada atau tidaknya rekening PT Bumigas Energi di PT HSBC Hongkong.

"Kami menduga Deputi Pencegahan KPK tersebut menyalahgunakan kewenangan. Kami menduga juga bahwa Deputi Pencegahan memanfaatkan kewenangan tersebut untuk kepentingan BUMN tersebut," kata Ibnu Syamsu melalui keterangan resminya, Rabu (5/10/2022).

"Padahal, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi harus berasaskan asas kepastian hukum, akuntabilitas dan proporsionalitas. Tentu harus dilakukan dengan cara yang professional, menjunjung integritas sebagai insan KPK," imbuhnya.

BACA JUGA: Kejagung Minta KPK Pantau Penanganan Perkara Kasus Ferdy Sambo 

Ibnu menjelaskan, Pahala pernah menerbitkan surat nomor: B/6064/LIT.04/10-15/09/2017. Di mana, isi surat tersebut menyatakan bahwa PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hong Kong baik dalam status aktif maupun yang telah ditutup.

Follow Berita Okezone di Google News

Penjelasan KPK lewat surat tersebut, kata Ibnu, berkaitan dengan kewajiban penyediaan dana first drawdown sebagaimana kontrak kerja sama antara PT Geo Dipa Energi dengan PT Bumigas Energi dalam project build operate transfer (BOT) tanpa APBN/D. Di mana, project ini mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng dan Patuha.

Berdasarkan surat nomor: 089/2005 tanggal 29 April 2005, PT Bumigas Energi sudah menyampaikan kepada PT Geo Dipa Energi mengenai first drawdown yang dimaksud. Kemudian, sudah diakui dalam surat nomor: 058/PRESDIR-GDE/V/2005 tanggal 9 Mei 2005 oleh PT Geo Dipa Energi.

"Pernyataan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang kemudian dipakai alat bukti PT Geo Dipa sebagai alat bukti dalam perkara perdata di BANI [Badan Arbitrase Nasional Indonesia] ke-2 di Mahkamah Agung RI," kata Ibnu.

Ibnu mengatakan, PT Bumigas Energi telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi mengenai transaksi first drawdown itu kepada HSBC Hong Kong. Di mana, dalam jawabannya tanggal 28 Maret 2018, menyatakan tegas bahwa periode penyimpanan dokumen rekening dan informasi perbankan paling lama tujuh tahun.

"Sehingga surat Deputi Bidang Pencegahan KPK tersebut tidak memiliki alasan hukum bahwa PT Bumigas tidak memiliki rekening di Bank HSBC Hong Kong pada tahun 2005," ujarnya.

Ibnu menambahkan, PT Bumigas Energi memiliki bukti customer copy tertanggal 29 April 2005 yang isinya menyatakan bahwa nama bank penerima HSBC dan nama penerima PT Bumigas Energi dengan total Rp40 juta untuk pembayaran Ist drawpown for project Dieng-Patuha.

Atas dasar itu, surat permohonan klarifikasi dan konfirmasi yang diajukan Pahala salah alamat. Sebab, ditekankan dia, dilakukan kepada PT HSBC Indonesia.

"Padahal seharusnya bukan ke HSBC yang ada di Indonesia karena PT Bumigas Indonesia pada tahun 2005 bukan nasaban HSBC Indonesia melainkan HSBC yang di Hong Kong," katanya.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini