Share

Jokowi Teken Keppres TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Berikut Isinya

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 05 Oktober 2022 22:28 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 05 337 2681473 jokowi-teken-keppres-tgipf-tragedi-kanjuruhan-berikut-isinya-LPwUn53IO0.jpg Presiden Jokowi (Foto: Antara)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) atas peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.

Berdasarkan salinan Keppres yang diterima MNC Portal Indonesia, TGIPF berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. TGIPF dibentuk berkaitan dengan peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan jiwa.

"Membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut TGIPF," demikian dikutip dari salinan Keppres Nomor 19 Tahun 2022, Rabu (5/10/2022).

BACA JUGA:Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Dalami Perencanaan Pengamanan Stadion 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bertindak sebagai Ketua TGIPF. Bertindak sebagai wakilnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, dan Sekretaris, Nur Rochmad.

 

Anggota TGIPF terdiri dari 10 orang yakni, Rhenald Kasali; Sumaryanto; Akmal Marhali; Anton Sanjoyo; Nugroho Setiawan; Doni Monardo; Suwarno; Sri Handayani; Laode M. Syarif; dan Kurniawan Dwi Yulianto.

Dalam Keppres tersebut, TGIPF mempunyai tugas yakni, mencari, menemukan, dan mengungkap fakta dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Kemudian, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan sepak bola antara tim Arema yang berhadapan dengan tim Persebaya. Terrmasuk, soal prosedur pengamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai panduan agar tidak terjadi peristiwa serupa pada pertandingan sepak bola yang lain.

TGIPF peristiwa Kanjuruhan Malang mempunyai kewenangan melakukan koordinasi, meminta bantuan, dan memanggil berbagai pihak yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, baik secara langsung maupun melalui aparat penegak hukum dan/atau aparat keamanan.

Pemanggilan berbagai pihak itu guna mendapatkan data, informasi, dan keterangan yang relevan serta akurat sebagai bahan yang diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terkait dengan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.

Selain itu, TGIPF mempunyai kewenangan mendatangi kantor, bangunan, atau tempat terjadinya peristiwa atau tempat lainnya yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang. Lantas, meminta informasi, dokumen, benda, atau bentuk lain yang terkait dengan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.

TGIPF juga diberikan kewenangan melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengungkap kebenaran dalam peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.

"TGIPF juga mempunyai hak mendapatkan jaminan keamanan pada saat menjalankan tugas," mengutip Keppres TGIPF peristiwa Kanjuruhan Malang.

Di sisi lain, TGIPF juga mempunyai kewajiban yakni, bekerja secara profesional, proporsional, akuntabel, transparan, dan menjaga kerahasiaan hasil pencarian fakta sebelum diumumkan secara resmi oleh Presiden.

TGIPF harus menjaga kerahasiaan narasumber apabila yang bersangkutan menyatakan keberatan data dirinya dipublikasi. Dalam melaksanakan tugas, TGIPF dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif. Adapun, sekretariat sebagaimana dimaksud berkedudukan di Kemenko Polhukam.

Masa kerja TGIPF paling lama satu bulan terhitung sejak Keppres ini ditetapkan. Keppres ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada Selasa, 4 Oktober 2022, di Jakarta. Nantinya, TGIPF diwajibkan untuk menyampaikan laporan akhir kepada Presiden Jokowi.

"Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TGIPF bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan," demikian dikutip dari Keppres.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini