Share

Sejarah Lahirnya TNI pada 5 Oktober, Tahun 1945 Bernama Tentara Keamanan Rakyat

Tim Okezone, Okezone · Rabu 05 Oktober 2022 06:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 05 337 2680814 sejarah-lahirnya-tni-pada-5-oktober-tahun-1945-bernama-tentara-keamanan-rakyat-FstIgkCpfZ.jpg Sejarah berdirinya TNI. (Dok Puspen TNI)

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI), hari ini memasuki usia ke-77 tahun. Pemerintah pun menggelar upacara peringatan HUT ke-77 TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/10/2022).

Perayaan HUT ke-77 TNI ini merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa para prajurit yang telah membela bangsa Indonesia serta segala pengorbanan mereka terhadap Tanah Air.

Mengutip situs resmi, sejarah berdirinya TNI bermula dari organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangannya, usaha pemerintah menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, pada 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, di samping TNI menata dirinya, saat bersamaan harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-berdimensi politik maupun militer. Salah satunya rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka. Sedangkan tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan lebih modern.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta. Segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Setelah itu, ada upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enam puluhan.

Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu.

TNI di Era Reformasi

Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI pada masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan Dwifungsi ABRI.

Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata.

Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer.

Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di bentuklah 3 peraturan perundang-undangan baru yaitu UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Calon Panglima TNI saat ini harus diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR. Hak politik TNI pun dihilangkan serta dwifungsi ABRI dihilangkan.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini