Share

Podcast Aksi Nyata Perindo: Semua Orang Berhak Tahu Informasi Publik

Putra Ramadhani Astyawan, Okezone · Minggu 02 Oktober 2022 16:24 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 02 337 2679180 podcast-aksi-nyata-perindo-semua-orang-berhak-tahu-informasi-publik-XUdQSwcYuU.jpeg Podcast Aksi Nyata Partai Perindo/Istimewa

BOGOR - Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Arya Sandhiyudha mengatakan bahwa semua orang berhak untuk tahu terkait informasi publik.

Terlebih jika informasi itu berasal dari badan publik yang bersumber dari keuangan negara.

Hal tersebut dikatakannya dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo dengan tema Pemilu dan Keterbukaan Informasi Publik, Sabtu (1/10/2022).

"Ini adalah sangat dasar banget terkait dengan semua orang berhak untuk tahu apalagi di Indonesia setiap badan publik yang menggunakan APBN, APBD masyarakat juga bisa harus mengakses informasinya. Itu yang sehari-harinya kita ditugaskan untuk mengawal keterbukaan informasi publik," kata Arya.

Secara global antara negara, terdapat 3 pendekatan terkait keterbukaan informasi publik.

Pertama, ada yang menganggap keterbukaan informasi publik dibuka secara luas dan transparan yang krusial dan harus diberikan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Yang berat ke sini biasanya negara-negara yang demokratik murni," jelasnya.

Kemudian, ada negara yang kombinasi dengan monarki dalam sejarahnya. Pendekatan seperti ini memberikan informasi dengan penekanan tetap berhati-hati dalam memberikan atau menyampaikan.

"Itu sangat rinci, detailing dalam hal protokol kerahasiaan negara," tambahnya.

Kemudian, pendekatan ketiga yakni pada negara-negara jasa atau singgah yang banyak pertimbangan bisnis atau komersil.

Ketika pendekatannya dalam pelayan harus mudah dan cepat seperti Australia.

"Nah di Indonesia ini ciri khasnya kombinasi, tiga-tiganya ciri khas Indonesia seperti itu. Indonsia termasuk kuat. Jadi kita ada dua basis kuat, konstitusi ada dan Undang-Undang sendiri regulasi khusus ada. Jadi Indonsia memiliki dasar kuat hukum untuk memastikan warganya mengakses informasi," tutupnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini