Share

Jejak-Jejak Kekejian PKI di Malam Jahanam 30 September 1965

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 30 September 2022 17:38 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 30 337 2678242 jejak-jejak-kekejian-pki-di-malam-jahanam-30-september-1965-E8nzRlafFj.jpeg

JAKARTA - Gerakan 30 September 1965 (G30S PKI) merupakan tragedi berdarah yang menjadi luka kelam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa bersejarah ini menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hancurnya kekuatan politik PKI dari bumi nusantara.

Kekejian PKI telah menimbulkan kemarahan rakyat, demikian mengutip Buku Ajar Sejarah, Kemendikbud. Pada saat itu, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, keadaan perekonomian semakin memburuk. Inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

Tujuan dari G30S PKI untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno. Mereka ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis melalui gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit, saat itu dia juga merupakan ketua dari PKI.

Perwira tinggi TNI AD menjadi salah satu target yang harus dilenyapkan mereka. Setidaknya, ada tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya.

Pada bulan-bulan awal 1965, PKI “menyerang” para pejabat anti-PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup. Demonstrasi-demonstrasi juga dilakukan untuk menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Hingga pertengahan 1965 atau sebelum pecah kudeta di awal Oktober, kekuatan politik di Ibu Kota tampaknya sudah semakin bergeser ke kiri. PKI kian berada di atas angin dengan perjuangan partai yang semakin intensif.

Usul pembentukan angkatan ke-5 selain AD-AU-AL-Polisi yang dikemukakan PKI pada Januari 1965, diakui memang semakin memperkeruh suasana terutama dalam hubungan antara PKI dan AD. Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata, bebas dari pengawasan mereka.

Bagi para petinggi militer gagasan ini bisa berarti pengukuhan aksi politik yang matang, bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis yang pro RRC (Republik Rakyat China yang komunis) di Indonesia (Southwood dan Flanagan, 2013).

Usulan ini pun gagal direalisasikan. PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini, PKI menyodorkan “Dokumen Gilchrist” yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia.

Isi dokumen ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris-AS dengan melibatkan our local army friend (kawan-kawan kita dari tentara setempat) untuk melakukan kudeta.

Meski kebenaran isi dokumen ini diragukan dan Jenderal Ahmad Yani kemudian menyanggah keberadaan Dewan Jenderal saat Presiden Soekarno bertanya kepadanya. Namun, pertentangan PKI dengan angkatan darat kini tampaknya telah mencapai level yang akut.

Follow Berita Okezone di Google News

Bulan itu juga, Pelda Sujono yang berusaha menghentikan penyerobotan tanah perkebunan tewas dibunuh sekelompok orang dari BTI dalam peristiwa Bandar Betsy di Sumatera Utara. Jenderal Ahmad Yani segera menuntut agar mereka yang terlibat dalam peristiwa Bandar Betsy diadili.

Sikap tegasnya didukung penuh oleh organisasi-organisasi Islam, Protestan dan Katolik. Sementara itu di Mantingan, PKI berusaha mengambil paksa tanah wakaf Pondok Modern Gontor seluas 160 hektare (Ambarwulan dan Kasdi dalam Taufik Abdullah, ed., 2012 : 139).

Sebuah tindakan yang tentu saja semakin membuat marah kalangan Islam. Apalagi, empat bulan sebelumnya telah terjadi peristiwa Kanigoro Kediri, di mana BTI telah membuat kacau peserta mental Training Pelajar Islam Indonesia dan memasuki tempat ibadah saat subuh tanpa melepas alas kaki yang penuh lumpur lalu melecehkan Alquran.

Suasana pertentangan antara PKI dengan AD dan golongan lain non PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang 30 September 1965. Apalagi, pada bulan Juli sebelumnya, Soekarno tiba-tiba jatuh sakit.

Tim dokter China yang didatangkan DN Aidit untuk memeriksa Soekarno menyimpulkan bahwa presiden RI tersebut kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. Maka, dalam rapat Politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak.

Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965.

Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya Jakarta. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD), Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Letnan Lettu Pierre Andreas Tendean.

Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan, namun putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban. Di Yogyakarta, Gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono.

Pada berita RRI pagi harinya, Letkol Untung lalu menyatakan pembentukan “Dewan Revolusi”, sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat.

Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan AD, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada dimana.

Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan G30S PKI pun segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya.

Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa Gerakan 30 September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tetapi juga dibantu masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30S PKI pun berhasil dihancurkan, menandai pula berakhirnya gerakan PKI.

Keenam jenderal di atas beserta Lettu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai Pahlawan Nasional.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini