Share

Sudah 67 Judicial Review soal Presidential Threshold 20% Ditolak MK

Carlos Roy Fajarta, · Jum'at 30 September 2022 10:23 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 30 337 2677918 sudah-67-judicial-review-soal-presidential-threshold-20-ditolak-mk-TCSCnp6lo1.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengungkapkan sudah ada 67 pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Judicial Review (JR) Presidential Threshold 20 persen namun semuanya ditolak.

Salah satunya adalah JR yang dilayangkan PKS terkait Presidential Threshold 20 persen juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

"Total ada 67 pihak yang mengajukan sebagai pihak terkait untuk urun rembug dalam membahas Presidential Threshold ini di sidang MK. Sayangnya, sebagaimana dengan kami, mereka tidak diberikan kesempatan dan ruang yang luas untuk menjelaskan dan membuktikan gagasannya," ujar Zainudin Paru, Jumat (30/9/2022) ketika dikonfirmasi.

Ia menyoroti keputusan MK yang dia anggap terburu-buru karena tanpa memberikan kesempatan bagi penggugat untuk menyampaikan pembuktian.

"MK tidak memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pembuktian, sehingga langsung buru-buru diputuskan pasca sidang pemeriksaan pendahuluan," kata Zainudin Paru.

Partai Keadilan Sejahtera kata Zainudin Paru melihat banyak aspirasi masyarakat yang ingin memperjuangkan hadirnya calon-calon alternatif bagi masyarakat Indonesia sebagai Presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Pihaknya di DPR RI juga akan mendorong revisi UU Pemilu terkait Presidential Threshold 20 persen tersebut.

Sebagaimana diketahui, partai politik yang bisa mengajukan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 adalah parpol yang memiliki perolehan suara di atas 20 persen

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Batas pengusungan capres/cawapres untuk Pemilu 2024 sudah ditetapkan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Dengan demikian partai politik atau gabungan partai politik yang hendak mengusung Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dalam Pemilu 2024 harus memenuhi salah satu syarat yang disebutkan di atas yakni minimal meraih 25% dari suara sah nasional atau minimal 20% dari total kursi DPR RI.

Saat ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui sedang menjalin komunikasi intensif dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini