Share

Solusi Dua Negara Dinilai Mampu Redam Konflik Palestina-Israel, Indonesia Diminta Turun Tangan

Fahmi Firdaus , Okezone · Jum'at 30 September 2022 07:50 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 30 337 2677838 solusi-dua-negara-dinilai-mampu-redam-konflik-palestina-israel-indonesia-diminta-turun-tangan-xwMuFjitJN.jpg Foto: Getty Images

JAKARTA - Gagasan two states solution atau solusi dua negara bagi Palestina dan Israel bukanlah ide baru, namun gagasan tersebut sudah lama dan merupakan kesepakatan global melalui resolusi-resolusi PBB era 1970-an.

(Baca juga: Bentrokan Kembali Pecah di Masjid Al Aqsa, Setidaknya 31 Warga Palestina Terluka)

Karena secara historis bisa dilacak sejak awal 1930-an dengan adanya harapan agar dua negara tersebut dapat hidup berdampingan secara damai. Meski persoalan tapal batas sampai saat ini masih jadi persoalan.

Demikian diutarakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam Webminar Universitas Paramadina dan CDCC bertajuk “Solusi Dua Negara (Palestina dan Israel)”.

“Ide two states solution adalah ide dan harapan yang realistis setelah jalur konflik militer dan diplomasi untuk menyelesaikan persoalan Palestina dan Israel telah meminta banyak korban di pihak Palestina, namun juga kelelahan psiksi di kedua belah pihak,” ujar Din dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022).

Konflik kedua negara tersebut kata dia juga telah membawa dampak global berupa munculnya gerakan-gerakan fundamentalisme, radikalisme di dunia Islam oleh sebagian kecil kalangan yang mendukung Palestina maupun oleh para pengungsi Palestina, dengan muara persoalan ketidakadilan yang diderita rakyat Palestina.

“Beberapa negara OKI telah melangkah lebih maju seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Jordania dan terakhir sedang berproses, Arab Saudi, untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,”ujar Din.

“OKI juga menganjurkan two state solutions dalam sikap politiknya. Hubungan dagang langsung dengan Israel secara diam-diam juga telah dilakukan oleh bebeberapa negara Islam yang tidak mempunyai hubungan diplomatik, seperti Indonesia,”sambungnya.

Dikatakan Din, upaya Two States Solution juga harus melibatkan dan sosialisasi intens secara Person to Person (P to P) dengan jalinan pertemanan tokoh-tokoh yahudi dunia.

“Indonesia juga harus lebih keras bersuara di forum OKI untuk menggoalkan ide solusi dua negara. Meski ada kondisi global injustice dan standar ganda oleh USA dan Barat, namun kepada anggota OKI terutama yang dipandang moderat seperti Turki, Pakistan dan Maroko harus dapat membangun kemitraan strategis menghadapi USA dan Barat, terutama untuk menggoalkan ide Solusi Dua Negara,”pungkasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menambahkan dalam konteks neorealis, apa yang terjadi di Palestina dan Israel tidak terlepas dari dukungan kuat internasional termasuk gagasan two states solution yang disampaikan PM Israel dan Joe Biden.

“Ada perbedaan signifikan dulu dan sekarang. Kalau dulu, dunia Arab sangat solid. Beberapa kali perang Arab – Israel, dunia Arab nampak solid hingga pada era perang Yom Kippur 1973, Israel hampir saja kalah. Ketika itu suara dunia Arab bulat : No peace, No Nego!. Namun pada hari ini di duni Arab telah terjadi pergeseran pendirian. Beberapa negara Arab telah membuka hubungan diplomatic dengan Israel, dan aktor utama untuk itu nampaknya pihak Arab Saudi,” bebernya.

Menurutnya, pergeseran posisi dunia Arab terletak pada faktor : Tingginya ketergantungan proteksi militer negara-negara Arab kepada USA. Terdapat Private Military Company (PMC) yang dimiliki oleh para veteran perang USA yang diperkerjakan di sejumlah negara-negara timur tengah.

Saat ini kata dia, yang menjadi hambatan utama bagi perdamaian Israel dan Palestina adalah masalah perbatasan, di mana Israel tidak mau menyerahkan batas wilayah yang didudukinya pada Perang 1967, karena masing-masing mempunyai persepsi.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Wilayah Tepi Barat Palestina telah dibangun dan dikembangkan oleh Israel dengan membangun ribuan perumahan yahudi. Israel juga tidak mau membagi ibukota Jerusalem menjadi dua, sebagaimana tuntutan pihak Palestina yang menghendaki Jerusalem Timur.

“Masalah lain yang juga berat adalah 5 juta pengungsi Palestina yang terpaksa mengungsi sejak Perang 1948. Para pengungsi Palestina pasti ingin kembali ke tanah asal mereka, sementara Israel menolak karena salah satu pertimbangan, yakni perubahan komposisi penduduk, yang akan berubah paska kembalinya para pengungsi Palestina,” bebernya.

Di sisi lain, global power shifting dengan munculnya China sebagai kekuatan ekonomi baru, harus jadi momentum penting. OKI harus diberdayakan untuk menggoalkan ide Solusi Dua Negara. 

Indonesia jelas harus berperan aktif dengan membangun sinergi aktif dengan negara-negara moderat seperti Turki, Jordania, Maroko, Emirat Arab, Qatar, Jordania dan Arab Saudi. Serta negara-negara Asia Selatan Pakistan dan Malaysia.

“Tantangan lain adalah masih terbelahnya faksi-faksi perlawanan Palestina seperti Fatah dan Hamas. Fatah menggunakan konsep sekularisme negara, namun Hamas berdasarkan pada konsep keagamaan. Syukur álhamdulillah, Indonesia telah selesai dengan masalah-masalah tersebut dengan menjadikan Pancasila sebagai basis dialog Kenegaraan dan Keagamaan,” pungkasnya.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini