Share

MK Tolak Gugatan PKS soal Turunkan Angka Presidential Threshold

Irfan Maulana, MNC Portal · Kamis 29 September 2022 20:44 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 29 337 2677738 mk-tolak-gugatan-pks-soal-turunkan-angka-presidential-threshold-mS6bZbHcoU.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tentang penurunan angka presidential threshold dari sebelumnya 20 persen.

Putusan itu dibacakan pada sidang putusan yang dipimpin oleh ketua MK Anwar Usman yang didampingi anggotanya Soehatoyo, Arief Hidayat, Wadiddun Adams dan Enny Nurbaningsih, Kamis (29/9/2022).

"Mengadili menolak permohonan pada pemohon seluruhnya," ujar Anwar dalam sidang di MK yang disiarkan langsung di YouTube.

Diketahui, gugatan dengan nomor 73/PUU-XX/2022 itu diajukan oleh Presiden DPP PKS, Ahmad Syaikhu beserta jajarannya Aboe Bakar dan Salim Segaf Aljufri.

Mereka mengajukan permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap UUD RI 1945.

Baca juga: Mahfud MD Pernah Usulkan Presidential Threshold 4%

Pada pasal itu berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 2046 (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 254 (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Baca juga: Partai Perindo Fokus Verifikasi Presidential Threshold

Pada permohonannya, PKS meminta agar angka presidential threshold 20 persen menjadi 7-9 persen. Namun, hakim tetap pada pendiriannya kalau Presidential Threshold tetap 20 persen.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, sehingga Mahkamah berpendapat, tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya," ucap hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Enny menjelaskan berkenaan dengan dalil para pemohon yang memohon kepada MK untuk mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui interval range angka ambang batas.

Kemudian, menyeimbangkan penguatan sistem presidensial dan demokrasi/kedaulatan rakyat, serta penentuan interval range angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks Effectve Numbers of Parliamentary Partes (ENPP).

Pada pokoknya MK mengapresiasi apa pun bentuk kajian ilmiah yang akan digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran angka ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik. Namun demikian, hal tersebut bukan ranah kewenangan Mahkamah untuk memutusnya.

"Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum," kata Enny.

Adapun perbedaan antara argumentasi dalil para Pemohon a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya yakni yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold tersebut perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif. Sehingga tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Enny dalam sidang menjelaskan kalau Mahkamah tidak memiliki kewenangan dalam merubah besaran angka ambang batas Presidential Threshold. Hal tersebut pun juga ditegaskan oleh para pemohon dalam permohonanannya merupakan kebijakan terbuka.

"Sehingga menjadi kewenangan para pembentuk undang-undang, yakni antara DPR dengan Presiden untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan proses legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut," jelasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini