Share

PTUN Tolak Gugatan Mantan Pegawai KPK Terkait Tes Wawasan Kebangsaan

Irfan Maulana, MNC Portal · Kamis 29 September 2022 19:35 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 29 337 2677705 ptun-tolak-gugatan-mantan-pegawai-kpk-terkait-tes-wawasan-kebangsaan-fyhWZoLHME.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak dua gugatan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk mengalihkan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya," begitu bunyi pokok perkara dua gugatan tersebut yang diputuskan pada Kamis, (29/9/2022).

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 47/G/TF/2022/PTUN.JKT diajukan oleh Hotman Tambunan dkk dan dibacakan oleh Hakim ketua Sudarsono. Sedangkan Nomor 46/G/TF/2022/PTUN.JKT diajukan oleh Ita Khoiriyah dkk dan dibacakan oleh Novy Dewi Cahyati.

Dalam gugatannya itu mereka sama-sama menggugat Pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI dan Presiden RI.

Pada Nomor gugatan nomor 47/G/TF/2022/PTUN.JKT hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 655.650. Sementara pada gugatan nomor /G/TF/2022/PTUN.JKT hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah 702.650.

Pada Putusan PTUN JAKARTA Nomor 47/G/TF/2022/PTUN.JKT menjelaskan bahwa Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak mewajibkan pengangkatan para penggugat di lembaga KPK. Namun sebagai ASN dapat ditempatkan di seluruh lembaga negara di Indonesia.

Sehingga, saat ini sebagian besar dari Para Penggugat bertugas sebagai ASN di Kepolisian, dan sebagai ASN tidak menutup kemungkinan pada masa mendatang Para Penggugat akan beralih tugas ke KPK maupun lembaga negara lainnya.

"Menimbang, bahwa dengan demikian Tindakan Para Tergugat yang mengalihkan Para Penggugat menjadi ASN di lembaga Kepolisian adalah telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat harus menjadi ASN di KPK adalah tidak berdasar hukum," jelas hakim dalam putusan.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Menurut hakim, pemberian kesempatan peralihan dan pengangkatan Para Penggugat sebagai ASN di Kepolisian merupakan pelaksanaan dari substansi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II.

Dimana para tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengalihkan hak dan kedudukan kepegawaian Para Penggugat untuk menjadi ASN.

"Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan segi substansi

Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah terjawab, yakni substansi

tindakan Para Tergugat yang telah mengalihkan Para Penggugat menjadi ASN di Kepolisian adalah sesuai dengan hukum, untuk itu selanjutnya Pengadilan

akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya," jelas hakim.

Kata Hakim, tindakan para tergugat dalam peralihan hak dan kedudukan kepagawaian para penggugat dari Pegawai KOP menjadi ASN Kepolisian Negara telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Objek

Sengketa dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, yaitu asas kepastisn hukum, asas kemanfaatan,

asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik," kata hakim.

Menurut hakim, asas kepentingan pertimbangan tersebut di atas, terjawablah sudah semua permasalahan hukum dalam sengketa ini, yaitu tindakan para tergugat dalam pelaksanaan objek Sengketa dari segi kewenangan, substansi maupun prosedur adalah sesuai hukum, yaitu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka

Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan," jelas hakim.

Dalam permohonannya, para penggugat yang merupakan mantan pegawai KPK meminta PTUN Jakarta untuk menyatakan tindakan pemerintah yang tak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM terkait pengalihan status pegawai KPK melalui metode asesmen TWK adalah perbuatan melawan hukum.

PTUN Jakarta juga diminta agar menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM.

Beberapa poin rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM adalah memulihkan status dan mengangkat puluhan pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus asesmen TWK menjadi ASN.

Selain itu, para penggugat meminta PTUN Jakarta menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat. Serta menghukum tergugat I (Pimpinan KPK) untuk membayar semua kerugian para penggugat sejak pemberhentian penggugat sampai dengan putusan permohonan ini berkekuatan hukum tetap.

Puluhan pegawai KPK dipecat Firli Bahuri Cs karena dinilai tak lulus asesmen TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Mereka yang dipecat sebagian memilih menerima pinangan Polri untuk menjadi ASN Korps Bhayangkara, termasuk Novel Baswedan.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini