Share

Pasang Badan untuk Lukas Enembe, AHY: Ada Intervensi Negara di Masa Lalu!

Carlos Roy Fajarta, · Kamis 29 September 2022 13:58 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 29 337 2677383 pasang-badan-untuk-lukas-enembe-ahy-ada-intervensi-negara-di-masa-lalu-uYGlDW18BJ.jpg Foto: MNC Portal

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada intervensi negara yang pernah dilakukan terhadap kadernya Lukas Enembe yang juga merupakan Gubernur Papua pada masa lalu.

(Baca juga: Dijaga Oknum, Moeldoko Siap Turunkan TNI untuk Tangkap Lukas Enembe)

Namun AHY masih mencermati apakah kasus yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe murni kasus hukum atau ada muatan politis setelah pihaknya berkomunikasi dengan yang bersangkutan pada 28 September 2022 malam.

"Dan setelah mendengarkan penjelasan beliau itu, serta membaca pengalaman empirik pada lima tahun terakhir ini; Kami melakukan penelaahan secara cermat, apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum, atau ada pula muatan politiknya," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

AHY lantas menjelaskan mengapa ia bersikap seperti itu, karena Partai Demokrat memiliki pengalaman intervensi negara yang berkaitan dengan Lukas Enembe.

"Pada tahun 2017, Demokrat pernah memberikan pembelaan kepada Pak Lukas, ketika ada intervensi dari elemen negara, untuk memaksakan salah seorang bakal calon Wakil Gubernur, sebagai Wakil-nya Pak Lukas dalam Pilkada tahun 2018," ungkapnya.

Padahal terkait penentuan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua sepenuhnya dalam Pilkada Papua tentu merupakan kewenangan Partai Demokrat, apalagi waktu itu Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calon-calonnya.

"Ketika itu, Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum, apabila permintaan pihak elemen negara tersebut, tidak dipenuhi. Alhamdulillah, atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi," terangnya.

Kemudian, pada tahun 2021, ketika Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal meninggal dunia, AHY mengungkapkan ada upaya kembali untuk memaksakan calon wakil gubernur yang dikehendaki oleh pihak yang tidak berwenang.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

"Saat itu, Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Kami berpandangan, intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita," jelas AHY.

Tak berhenti disitu, pada tanggal 12 Agustus 2022, Lukas Enembe dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Unsur terpenting pada pasal tersebut adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, serta adanya unsur kerugian negara.

"Tetapi, pada 5 September 2022, tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Beliau dijerat dengan pasal baru, yakni pasal 11 atau 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tentang Delik Gratifikasi," tutupnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini