Share

Heboh Tumpukan Uang Rp50 Miliar di Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ini Penjelasan KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 28 September 2022 15:45 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 28 337 2676746 heboh-tumpukan-uang-rp50-miliar-di-rumah-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-ini-penjelasan-kpk-Q5R4MAtgB3.jpg Hasto Kristiyanto/Foto: Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait viralnya tayangan video yang diunggah oleh akun YouTube Agenda Politik berjudul 'KPK Temukan Tumpukan Uang Rp50 Miliar Hasil Korupsi Hasto Kristiyanto'. Video tersebut diunggah di YouTube pada 27 September 2022 dan sudah ditonton lebih 79.387 orang.

(Baca juga: Hasto Tegaskan Tidak Ada yang Hendak Gagalkan AHY Jadi Capres 2024)

KPK memastikan video serta narasi yang diciptakan pemilik akun YouTube Agenda Politik terkait penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto tidak benar alias hoaks. Apalagi, terdapat potongan pernyataan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, yang dibubuhkan dalam video tersebut.

"Video hoaks tersebut mengutip pernyataan Juru Bicara KPK Ali Fikri secara tidak utuh dan digabungkan dengan potongan-potongan informasi lainnya," kata Ali Fikri melalui keterangan resminya, Rabu (28/9/2022).

"Sehingga, video dimaksud mengarahkan pada informasi yang tidak benar, dengan diberi judul KPK temukan tumpukan uang Rp50 Miliar hasil korupsi oleh pihak yang disebut dalam video hoaks ini," sambungnya.

KPK menyayangkan sikap pemilik akun Agenda Politik yang menyebarkan informasi tidak benar alias hoaks tersebut. Terlebih, akun Agenda Politik telah memotong serta menyertakan pernyataan Jubir KPK yang sama sekali tidak ada hubungan dengan narasi dalam video tersebut.

"KPK tegas meminta kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi hoaks dengan mengatasnamakan KPK ini untuk segera menghentikan aksinya dan menghapus unggahannya pada media sosial Youtube," tegas Ali.

Lebih lanjut, KPK mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan jeli dalam memilah setiap informasi agar tidak terprovokasi oleh informasi hoaks yang mempunyai tujuan-tujuan kontraproduktif tersebut. Jika ada informasi yang dirasa tidak sesuai dengan KPK, masyarakat diminta untuk melapor.

"Masyarakat dapat mengakses informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara ataupun kegiatan pencegahan dan sosialisasi kampanye pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK melalui website kpk.go.id ataupun melalui akun resmi media-media sosial KPK," ungkap Ali.

"KPK secara kontinyu menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai prinisp keterbukaan informasi publik. Sekaligus bagian dari pelibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini