Share

Hakim MA Jadi Tersangka, KPK Identifikasi Kelemahan Lembaga Peradilan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 27 September 2022 18:20 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 27 337 2676127 hakim-ma-jadi-tersangka-kpk-identifikasi-kelemahan-lembaga-peradilan-3UCk9XdGcZ.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi beberapa kelemahan lembaga peradilan di Indonesia. KPK berharap kelemahan tersebut dapat diantisipasi kedepannya agar tidak kembali terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri membeberkan empat poin yang menjadi celah kelemahan lembaga peradilan. Pertama, belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan perkara. Khususnya, terkait pertukaran informasi dan data lintas penegak hukum.

"Hal ini menjadi sangat relevan terkait dengan titik rawan korupsi pada pengurusan perkara ini. karena jika data tersebut dapat diakses antar APH, tentu akan mengurangi potensi risiko korupsi, karena bisa saling mengawasi," kata Ali melalui pesan singkatnya, Selasa (27/9/2022).

Sementara poin kedua, kata Ali, masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum. Hal itu, menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi upaya-upaya edukatif untuk memberikan penyadaran kepada para pemangku kepentingan. Kemudian ketiga, sambung Ali, masih lemahnya independensi, pengawasan, dan pengendalian internal.

"Adanya tangkap tangan ini kemudian juga menjadi alert bagi intistusi pengawas peradilan, untuk memastikan proses-proses peradilan bisa betul-betul memedomani prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Sehingga penegakan hukum itu sendiri bisa jauh dari praktik-praktik permufakatan jahat dan korupsi," beber Ali.

Sedangkan poin terakhir, KPK menilai belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik. Padahal, jika ada transparansi dalam penanganan perkara, publik bisa menjadi pengawas yang paling independen.

"Jika proses penanganan suatu perkara dibuka dan dapat diakses oleh publik, hal ini akan sangat membantu pada aspek pengawasannya. Sehingga APH akan terawasi, kemudian meminimalisasi terjadinya penyelewengan," ungkap Ali.

Oleh karenanya, KPK berupaya melakukan tindakan preventif agar modus korupsi pengurusan perkara di MA tidak terulang kembali. Hal itu difungsikan melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), salah satunya lewat penguatan sistem penanganan perkara yang terintegrasi.

"KPK mendorong penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, yakni melalui SPPT –TI. Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan," ucapnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Untuk diketahui, KPK berhasil membongkar dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka yakni, Hakim Agung, Sudrajad Dimyati (SD); Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu (ETP).

Kemudian, empat PNS MA, Desy Yustria (DS), Muhajir Habibie (MH), Nurmanto Akmal (NA), dan Albasri (AB). Selanjutnya, dua Pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES). Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam kasus ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, dan Albasri diduga telah menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Sejumlah uang tersebut diduga terkait pengurusan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun, total uang tunai yang diserahkan oleh Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada hakim serta pegawai MA. Rinciannya, Desy Yustria mendapatkan jatah sebesar Rp250 juta; Muhajir Habibie sebesar Rp850 juta; Elly Tri Pangestu sebesar Rp100 juta; dan Sudrajad Dimyati sebesar Rp800 juta.

Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Nurmanto Akmal, dan Albasri yang merupakan pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini