Share

KY dan KPK Bakal Tukar Data Soal Indikasi Korupsi di Lingkaran Hakim

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 26 September 2022 21:34 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 26 337 2675482 ky-dan-kpk-bakal-tukar-data-soal-indikasi-korupsi-di-lingkaran-hakim-Wcb7EA3Jac.jpg Illustrasi (foto: Freepick)

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat akan bertukar data jika ditemukan adanya indikasi korupsi di lingkaran hakim. Kesepakatan itu sejalan dengan rencana pemeriksaan KY terhadap dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (SD) yang telah ditetapkan tersangka KPK.

"Berdasarkan MOU (nota kesepahaman) yang telah dibangun oleh KY dan KPK. Bahwa kita akan melakukan pertukaran data. Termasuk dari KPK ke KY, maupun KY kepada KPK," kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).

"Jadi, misalnya di dalam pemeriksaan etik kami menemukan ada indikasi tindak pidana dengan korupsi, maka akan kami serahkan pada KPK. Dan begitu juga sebaliknya, pemeriksaan tindak pidana korupsi tapi ada unsur etik, maka akan menyerahkan pada KY," sambungnya.

 BACA JUGA:Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Teknis Pemeriksaan Hakim Sudrajad Dimyati

Mukti bersama jajaran KY mengaku telah bertemu dengan para pejabat KPK. Pertemuan itu, salah satunya dalam rangka membahas teknis pemeriksaan etik para hakim yang menjadi tersangka KPK. Hasilnya, kata Mukti, KPK memberikan keleluasaan untuk KY memeriksa hakim yang telah berstatus tersangka.

"Jadi dari hasil pertemuan dengan KPK, KY telah mendapatkan beberapa hal, yang pertama bahwa KPK memberikan waktu dan ruang kepada KY seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan etik kepada hakim dan juga keterlibatan hakim-hakim yang lain dalam wilayah etik," terangnya.

 BACA JUGA:Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Jokowi: Ada Urgensi Mereformasi Bidang Hukum

Kemudian juga, sambung Mukti, KY dan KPK sepakat akan membangun proses penegakan hukum terhadap para hakim yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara agar lebih komprehensif dan kuat serta lebih terpadu. Penegakan hukum tersebut, kata Mukti, melibatkan KPK, KY, dan MA.

"Kita akan mengajak tiga pihak yaitu KPK, KY, dan MA secara bersama-sama untuk melakukan tindakan pengawasan dan penegakkan terhadap penyelahgunaan kewenangan dari para hakim tersebut," pungkasnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sekadar informasi , KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). 10 orang tersebut yakni, Hakim Agung, Sudrajad Dimyati (SD); Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu (ETP).

Kemudian, empat PNS MA, Desy Yustria (DS), Muhajir Habibie (MH), Nurmanto Akmal (NA), dan Albasri (AB). Selanjutnya, dua Pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES). Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam kasus ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, dan Albasri diduga telah menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Sejumlah uang tersebut diduga terkait pengurusan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun, total uang tunai yang diserahkan oleh Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada hakim serta pegawai MA. Rinciannya, Desy Yustria mendapatkan jatah sebesar Rp250 juta; Muhajir Habibie sebesar Rp850 juta; Elly Tri Pangestu sebesar Rp100 juta; dan Sudrajad Dimyati sebesar Rp800 juta.

Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Nurmanto Akmal, dan Albasri yang merupakan pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini