Share

Benarkan Lukas Enembe Main Judi di Singapura, Pengacara: Bukan dari Duit Pemda

Chanry Andrew S, iNews · Senin 26 September 2022 10:53 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 26 337 2674920 benarkan-lukas-enembe-main-judi-di-singapura-pengacara-bukan-dari-duit-pemda-eGC91DURGS.jpg Lukas Enembe terekam bermain judi/Foto: Tangkapan layar CCTV

JAKARTA - Ketua Tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stepanus Roy Rening menegaskan informasi soal adanya aliran dana hasil korupsi Lukas Enembe senilai Rp 560 miliar yang mengalir ke kasino di Singapura adalah informasi hoaks.

Pihaknya telah membuktikan tuduhan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tersebut, di mana dari hasil penelusuran tim kuasa hukum Gubernur Papua tidak pernah ditemukan dana sebesar Rp 560 miliar keluar dari Pemprov Papua mengalir ke kasino seperti yang dituduhkan. Selain itu soal kepemilikan tambang emas milik Gubernur Papua hal itu menurut Roy tidak pernah ada.

 BACA JUGA:Kapolri Keluarkan Telegram, Kapolres Solo dan Batang Hari Dirotasi

"Bukan itu persoalannya itu juga tidak pernah ada (tambang). Jadi sekarang ini kan Pak Gubernur dituduh hasil korupsinya disetor ke kasino, sekarang tugasnya itu kita sudah membuktikan bahwa tidak ada dana yang keluar dari Pemda Rp560 miliar yang kemudian dipakai Pak Gubernur untuk main judi, itu hoaks, tidak benar," ungkap Stephanus Roy Rening yang di konfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (23/9/2022).

Soal aktivitas Lukas Enembe yang beberapa kali diketahui bepergian ke Singapura untuk bermain judi, Roy tak menampik hal tersebut, menurut Roy tak hanya Lukas yang kerap bepergian ke Singapura untuk masuk di arena perjudian di Singapura, semua pejabat juga menurut Roy kerap masuk ke arena Kasino di Singapura.

 BACA JUGA:Boyamin Berencana Serahkan Bukti Judi Lukas Enembe ke KPK

" Ya biasalah, bukan hanya Pak Gubernur, semua pejabat kita sering main di sana," ujar Roy.

Terkait proses hukum oleh KPK terhadap Lukas Enembe, Roy memastikan bahwa hal tersebut adalah politisasi di mana sebelumnya KPK telah gagal membangun skenario penangkapan terhadap Lukas Enembe dengan tuduhan menerima gratifikasi senilai Rp 1 Miliar.

Atas kegagalan tersebut KPK menurut Roy kembali membangun framing baru soal aliran dana Rp560 miliar yang di transfer Lukas ke deposit Kasino, hal itu hanya untuk merusak nama besar Gubernur Papua. Hal tersebut menurut Roy adalah cara-cara kerja intelejen

"Ini kan saya selalu bilang, ini politisasi dan kriminalisasi, ketika mereka ( KPK ) gagal membangun skenario menangkap Pak Gubernur pada 12 September 2022 dan menetapkan Pak Gubernur sebagai tersangka gratifikasi Rp 1 miliar, publik tidak percaya, akhirnya mereka membangun framing baru yang Rp 560 miliar itu, mereka merusak nama besar Gubernur Papua, ini kerja-kerja intelijen bukan penegakan hukum," ungkap Roy.

Menurut Roy dukungan terhadap Lukas Enembe oleh massa pendukungnya selama ini hal tersebut sebagai bukti bahwa Lukas Enembe mendapat tempat di hati rakyat Papua, apalagi Lukas Enembe merupakan Kepala Suku Besar Rakyat Papua, pemimpin Politik yang sangat dicintai rakyatnya.

"Pak Lukas itu adalah kepala suku besar, pemimpin politik di Papua, Pak Lukas adalah pemimpin yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya, jadi kalau rakyat simpati kepada Pak Gubernur karena dizolimi, apa masalahnya? Jadi jangan bawa-bawa masalah penyidikan," tukas Roy.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Aksi demonstrasi massa pendukung Gubernur Lukas Enembe beberapa hari lalu menurut Roy sebagai aksi spontanitas rakyat. Lukas menurut Roy hanya mewanti-wanti para simpatisannya untuk melaksanakan demostrasi secara damai dan tertib.

"Banyak masyarakat menemui Pak Lukas dan bilang 'bapak kami mau demo', Pak Lukas bilang itu hak kalian, tapi saya ingatkan harus damai, jangan korbankan rakyat," ungkap Roy.

Terkait hal itu Roy dengan tegas meminta pihak KPK untuk bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang ada.

"Tugas kamu membuktikan, tugas kamu proses hukum yang benar, tugas buktikan secara materil, itu tugas politik, Pak Lukas itu pemimpin politik, kepala suku besar, kalau pendukungnya banyak, massanya banyak, wajar, tidak ada yang salah di situ," tegasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini