Share

5 Fakta Dana Otsus Papua Rp1.000 Triliun, Tidak Termasuk untuk Infrastruktur

Tim Okezone, Okezone · Senin 26 September 2022 06:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 25 337 2674716 5-fakta-dana-otsus-papua-rp1-000-triliun-tidak-termasuk-untuk-infrastruktur-mO4wi5GyXg.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kembali pernyataannya terkait viralnya berita penggelontoran dana Rp1.000 triliun dana Otonomi Khusus (otsus) yang diberikan pemerintah pusat kepada warga Papua. Menurutnya, dana otsus banyak yang dikorupsi.

Berikut fakta-faktanya:

1. Dana Otsus Rp1000 Triliun 

Mahfud MD menegaskan dana Rp1.000 triliun yang dimaksud adalah anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat, sejak diterapkannya kebijakan otsus pada Papua sejak tahun 2001 lalu. 

"Lalu muncul berbagai berita bahwa dana otsus untuk Papua sudah Rp1.000 T lebih yang ditransfer ke Papua. Sekali lagi, yang saya sebutkan sejak era otsus (dimulai tahun 2001)," jelas Mahfud MD melalui narasi unggahan di akun media sosial pribadinya, Sabtu 24 September 2022.

2. Era Lukas Enembe

Mahfud mengatakan, di era Gubernur Papua Lukas Enembe, yang kini menjadi tersangka korupsi di KPK, sudah mencapai Rp500 triliun.

"Sejak otsus dimulai tahun 2001, sudah lebih dari Rp1.000 triliun dana dari pusat untuk Papua, dan (khusus) di era Lukas sudah mencapai Rp500 T lebih," ujarnya. 

3. Sumber Dana Otsus

Mahfud menjelaskan, bahwa dana otsus tersebut datang dari keempat sumber dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

"Kenapa Rp1.000 T lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja Kementerian/Lembaga, dana transfer keuangan dana desa (TKDD), dan PAD (pendapatan asli daerah)," kata Mahfud.

BACA JUGA:Dana Otsus untuk Papua Capai Rp1.000 Triliun, dari Mana Saja Sumbernya? 

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

4. Banyak Dikorupsi 

Dana otsus, kata Mahfud MD banyak yang dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab. Hal tersebut membuat pemerataan pembangunan sulit diwujudkan di Papua.

"Saya sudah cek. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tapi banyak yang dikorupsi, bayangkan Rp1.000,7 triliun, kalau dilihat perbandingan berapa transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua," katanya.

Dana untuk Papua mendapat Rp14,7 juta per penduduk. Papua Barat Rp10,2 juta per kepala, Kalimantan Timur, hanya Rp 4,9 juta per kepala, Aceh Rp 6,9 juta, NTT Rp4,2 juta. Oleh karena itu, dia meminta penegak hukum menindak pelaku korupsi di Bumi Cendrawasih agar kehidupan warga Papua dapat lebih baik.

"Jadi, Papua itu negara menurunkan banyak sekali, tapi rakyatnya tetap seperti itu. Oleh karena itu, kita ambil korupsinya. Jangan main-main ini penegakan hukum, kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan seperti itu," ujarnya.

5. Infrastruktur Bukan dari Dana Otsus 

Mahfud MD mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di Papua bukan dari pemerintah pusat melalui dana otonomi khusus (otsus). Pembangunan tersebut merupakan proyek yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Itu (pembangunan infrastruktur) adalah proyek PUPR, pemerintah pusat. Saya sudah cek," katanya saat kuliah umum di Unima, Malang, dikutip Minggu 25 September 2022.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini