Share

Mahfud MD Sebut Infrastruktur Papua Proyek Kementerian PUPR, Bukan dari Dana Otsus

Fatmawati, Okezone · Minggu 25 September 2022 08:24 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 25 337 2674419 mahfud-md-sebut-infrastruktur-papua-proyek-kementerian-pupr-bukan-dari-dana-otsus-RwlrlZVe6v.jpg Menkopolhukam Mahfud MD/ Doc: Okezone

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua bukan dari pemerintah pusat melalui dana otonomi khusus (otsus). Pembangunan tersebut merupakan proyek yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Itu (pembangunan infrastruktur) adalah proyek PUPR, pemerintah pusat. Saya sudah cek," katanya saat kuliah umum di Unima, Malang, dikutip Minggu (25/9/2022).

Mahfud mengatakan dana otsus tersebut justru banyak dikorupsi oleh pejabat pemerintah Provinsi Papua. Mahfud menyampaikan, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana otsus sebesar Rp 1.000,7 triliun sejak 2001.

Sementara, saat Lukas Enembe menjabat sebagai Gubernur Papua sejak 2013, pemerintah telah mengucurkan dana otsus sebesar Rp500 triliun.

Namun, kata Mahfud, dana otsus tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan rakyat Papua, tetapi justru dikorupsi.

"Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, selama otsus, itu jumlahnya Rp 1.000,7 triliun. Tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin," ujarnya.

Bahkan, sambungnya, Pejabatnya foya-foya dengan cara kick back. KPK pun disebut pernah menyoroti perihal ini namun terkait dana otsus ini tidak dapat diperiksa.

"Baru diperbaiki, hanya terjadi penyesuaian antara buku dan transaksi," tuturnya.

Untuk diketahui, Dana otonomi khusus yang dialokasi pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, kata Mahfud, sejauh ini diduga banyak dikorupsi oleh oknum - oknum tak bertanggung jawab. Hal ini membuat pemerataan pembangunan masih sulit diwujudkan di Papua.

"Saya sudah cek. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tapi banyak yang dikorupsi, bayangkan Rp1.000,7 triliun, kalau dilihat perbandingan berapa transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua," katanya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Menurut Mahfud, dana untuk Papua mendapat Rp14,7 juta per penduduk. Papua Barat Rp10,2 juta per kepala, Kalimantan Timur, hanya Rp 4,9 juta per kepala, Aceh Rp 6,9 juta, NTT Rp 4,2 juta. Oleh karena itu, dia meminta penegak hukum menindak pelaku korupsi di Bumi Cendrawasih agar kehidupan warga Papua dapat lebih baik.

"Jadi, Papua itu negara menurunkan banyak sekali, tapi rakyatnya tetap seperti itu. Oleh karena itu, kita ambil korupsinya. Jangan main-main ini penegakan hukum, kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan seperti itu," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini