Share

Mahfud MD: Dana Otsus Papua Rp1.000,7 Triliun, Rakyatnya Tetap Miskin, Marah Kita!

Avirista Midaada, Okezone · Jum'at 23 September 2022 20:55 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 23 337 2673895 mahfud-md-dana-otsus-papua-rp1-000-7-triliun-rakyatnya-tetap-miskin-marah-kita-n0lP6tb2Yb.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)

KOTA MALANG - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kemiskinan di Papua. Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan dana otonomi khusus (Otsus).

Dana Otsus yang digelontorkan juga angkanya fantastis. Kata Mahfud, angkanya mencapai Rp1.000,7 triliun.

"Pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya Rp1.000,7 triliun, itu tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini," ujar Mahfud MD seusai kuliah tamu di Universitas Islam Malang (Unisma) pada Jumat (23/9/2022).

BACA JUGA:Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Mahfud MD: Usut Tuntas dan Hukum Berat! 

"Negara menurunkan uang, rakyatnya tetap miskin. Rp1.000,7 triliun itu sejak tahun 2001 ada UU Otsus," imbuhnya.

Menurut Mahfud MD, sejak pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah ada Rp500 triliun dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Namun, dana sebesar itu tak menghasilkan apapun dan membuat rakyat Papua masih berada di garis kemiskinan.

"Rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya, dengan cara tadi, ada kick back, ada hanya kebenaran formalitas transaksi.karena sesudah mendapatkan PMP, KPK dulu pernah periksa disclaimer tidak bisa, baru diperbaiki hanya penyesuaian antara buku dan transaksi," katanya.

BACA JUGA:Gubernur Papua Jadi Tersangka KPK Padahal WTP 7 Kali, Begini Komentar Menohok Mahfud MD 

Dana otonomi khusus yang dialokasi pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, kata Mahfud, sejauh ini diduga banyak dikorupsi oleh oknum - oknum tak bertanggung jawab. Hal ini membuat pemerataan pembangunan masih sulit diwujudkan di Papua.

"Saya sudah cek. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tapi banyak yang dikorupsi, bayangkan Rp1.000,7 triliun, kalau dilihat perbandingan berapa transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua," tegasnya.

Menurut Mahfud, untuk Papua mendapat Rp14,7 juta per penduduk. Papua Barat Rp10,2 juta per kepala, Kalimantan Timur, hanya Rp 4,9 juta per kepala, Aceh Rp 6,9 juta, NTT Rp 4,2 juta.

"Jadi, Papua itu negara menurunkan banyak sekali, tapi rakyatnya tetap seperti itu. Oleh karena itu, kita ambil korupsinya. Jangan main-main ini penegakan hukum, kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan seperti itu," tuturnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini