Share

Hakim Agung Dimyati Sudrajat Pernah Kena Isu 'Lobi Toilet', Ini Tanggapan KY

Binti Mufarida, Sindonews · Jum'at 23 September 2022 16:27 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 23 337 2673707 hakim-agung-dimyati-sudrajat-pernah-kena-isu-lobi-toilet-ini-tanggapan-ky-zfhyyi2gxm.jpg Hakiim Agung Sudrajad Dimyati (foto: dok ist)

JAKARTA - Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah terkena isu 'lobi toilet' ketika melakukan fit and proper test calon Hakim Agung di Komisi III DPR RI di tahun 2013.

Saat itu, Sudrajad masih berstatus Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak. Sementara, anggota DPR yang ditemui Sudrajat adalah anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bachrudin Nasori.

Merespon hal itu, Ketua Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata memastikan bahwa informasi yang dia dapat tidak terbukti.

“Mengenai lobi itu terjadi di tahun 2013 dan pada saat itu informasi yang saya dapatkan bahwa itu tidak terbukti. Sehingga, kemudian saudara tersebut dinyatakan lolos pada proses seleksi calon hakim,” katanya lewat Youtube resmi KY, Jumat (23/9/2022).

 BACA JUGA:KY Bakal Sanksi PTDH Hakim Agung Sudrajad Bila Terbukti Melanggar Etik Berat

Sementara itu, Mukti memastikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan KPK terkait kasus ini.

“Inilah yang kita lakukan koordinasi komunikasi dengan KPK, tapi tentunya Komisi Yudisial akan menjalankan proses pemeriksaan yang akan didahului dengan menggali berbagai informasi dari kronologi, kemudian saksi-saksi, bukti, dan keterlibatan tersangka tersebut,” tuturnya.

Kemudian, kata Mukti, sesuai tugas dan kewenangan KY pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan persidangan dengan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan juga Mahkamah Agung (MA) jika cukup bukti pelanggaran kode etik hakim dari Sudrajad.

 BACA JUGA:Hakim Agung Kena OTT KPK, MUI: Ke Mana Lagi Kita Cari Keadilan?

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

“Kita akan melakukan pemeriksaan dan apabila cukup bukti dan sebagainya maka kita akan melakukan persidangan, jika sanksinya masuk kategori berat dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, tentunya kita akan menyelenggarakan MKH dengan MA itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sementara untuk proses pembuktian pelanggaran kode etik hakim, Mukti mengatakan akan berkoordinasi dengan KPK.

“Tentang proses etik ya, nanti kita koordinasikan dengan KPK, apakah langsung secara paralel kita lakukan dengan proses pidananya, lalu kita lakukan proses sidang etik nya ini yang nantinya kita akan diskusikan dengan KPK," bebernya.

“Kita berharap bahwa ini kedua-duanya bisa berjalan itu poin pentingnya proses etik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai tugas dan kewenangannya itu berjalan dan proses hukum terhadap kasus pidananya, juga korupsinya juga terus bisa dilakukan oleh KPK,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini