Share

KY Bakal Sanksi PTDH Hakim Agung Sudrajad Bila Terbukti Melanggar Etik Berat

Achmad Al Fiqri, MNC Portal · Jum'at 23 September 2022 16:09 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 23 337 2673691 ky-bakal-sanksi-ptdh-hakim-agung-sudrajad-bila-terbukti-melanggar-etik-berat-pGE2J85IYd.jpg Komisi Yudisial (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) tak segan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) kepada Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Diketahui, Sudrajad merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan, pemberian sanksi PDTH bakal diberikan bila Sudrajat terbukti melanggar kode etik tergolong berat. Bahkan, ia mengatakan pihaknya akan menggelar Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) bersama MA.

"Jika sanksinya masuk kategori berat, sanksi PDTH. Tentunya akan menyelenggarakan MKH dengan MA, itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Fajar saat konfrensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).

 BACA JUGA:Hakim Agung Kena OTT KPK, MUI: Ke Mana Lagi Kita Cari Keadilan?

Lebih lanjut, Fajar mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan etik kepasa Sudrajad. Bila bukti tercukupi, kata Fajar, KY akan menggelar sidang MKH dengan MA.

"Tentu koordinasi, tentunya KY akan menjalankan proses pemeriksaan yang akan didahului dengan menggali berbagai informasi dari kronologi, kemudian saksi-saksi, bukti dan keterlibatan tersangka tersebut," tutur Fajar.

"Proses pemeriksaan tentu akan kita lakukan dan kita diskusikan dengan KPK, karena posisinya sudah menjadi tersangka dan menjadi tahanan di KPK. Tentu kita perlu koordinasi," imbuhnya.

 BACA JUGA:4 Sikap KY soal Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap

Sebagai informasi, KPK telah mengumumkan 10 tersangka kasus suap 'jual beli' pengurusan kasasi gugatan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (23/9/2022) dini hari.

 

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

Salah satu dari 10 tersangka tersebut adalah Hakim Agung Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati. Sudrajad Dimyati diduga menerima jatah Rp 800 juta dari kasus tersebut.

Hakim Agung Sudrajad Dimyati diduga menerima jatah Rp 800 juta dari suap terkait pengurusan kasasi gugatan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung (MA).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konferensi pers pada Jumat (23/9/2022) dini hari menyebutkan telah mengamankan uang 205.000 Dolar Singapura dan Rp50 jita dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Selain Sudrajad, lembaga antirasuah juga menetapkan lima pegawai MA lainnya seperti Elly Tri Pangestu menjabat sebagai Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA, PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie. Kemudian, PNS MA Redi dan Albasri.

Keenam tersangka sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, KPK juga mencokok tedduga pemberi suap yakni pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno. Kemudian, debitur koperasi simpan pinjam Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dari kesepuluh tersangka itu, enam di antaranya langsung dilakukan penahanan. Keenam orang yang langsung ditahan itu adalah Elly Tri Pangestu, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Albasr.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini