Share

Indonesia Belum Punya Peradilan Khusus Pilkada, Ini Respons Bawaslu

Irfan Maulana, MNC Portal · Kamis 22 September 2022 12:35 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 22 337 2672675 indonesia-belum-punya-peradilan-khusus-pilkada-ini-respons-bawaslu-zkowu1z9Fa.jpeg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) digugat ke Mahkamah Konstitusi MK) RI oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Yang menjadi sorotan adalah tidak adanya peradilan Pilkada dalam UU tersebut. Perludem pun meminta agar disematkan soal peradilan tersebut dalam UU Pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan hal tersebut seharusnya sudah menjadi tugas tim pembentuk UU.

Padahal, Bawaslu RI kata Rahmat juga sudah mendorong pihak terkait untuk menyematkan peradilan Pilkada sebelum UU tersebut digugat ke MK RI.

"Ada tentang peradilan Pemilu ada (dorongan), namun kami enggak bisa berkomentar karena itu bukan tugas kami dan kami hanya bisa mengusulkan apakah ada atau tidak yang jelas harus ada siapa nanti yang melaksanakan sengketa hasil pilkada," jelasnya.

Dia mengatakan UU Pemilu sudah ada, tinggal disematkan soal peradilan Pilkada saja. Menyangkut hal itu kata Rahmat sudah menjadi tugas MK.

"Bukan pidana ini, ini peradilan sengketa hasil bukan pidana," katanya.

Bawaslu RI pun sudah membentuk tim sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang berisi Bawaslu RI, Kejaksaan dan Polri. Tim itu nantinya akan ada di setiap daerah di Indonesia yang bertugas untuk menindak pelanggaran Pemilu.

"Itu bagian dari peradilan pidana tapi Sistem peradilannya bukan pengadilannya," katanya.

(kha)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini