Share

Isu Hacker Bjorka, Moeldoko: Pemerintah Perkuat Payung Hukum Sistem Siber Negara

Avirista Midaada, Okezone · Rabu 21 September 2022 20:56 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 21 337 2672359 isu-hacker-bjorka-moeldoko-pemerintah-perkuat-payung-hukum-sistem-siber-negara-r1MfK24Mcg.JPG KSP Moeldoko (Foto: Okezone)

KOTA BATU - Kebocoran data siber oleh hacker Bjorka menjadi perhatian pihak istana kepresidenan. Pasalnya selama ini Indonesia masih bergantung kepada negara lain untuk penyimpanan data secara daring, yang membuat rentan diretas oleh hacker.

Hal ini membuat pihak istana melalui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak mengantisipasi adanya kebocoran data oleh hacker kembali.

Pada pertemuan Moeldoko dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dari BUMN, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dijelaskan ada satu perusahaan buatan anak Indonesia yang memiliki kompetensi di perlindungan data dan penyimpanan data secara daring.

"Saya sudah bicara dengan Menteri Kominfo dan PT INTI dari BUMN dan ada satu perusahaan anak bangsa desktop yang memiliki cloud engine buatan anak-anak Indonesia, ini berbicara kapasitas nasional kalau ini bisa diangkat oleh negara dan kita memiliki cloud tersendiri," ucap Moeldoko usai Penyerahan Interagrasi 34 Program Pemberdayaan Lintas kementerian untuk Reforma Agraria di Kota Batu, pada Rabu sore (21/9/2022).

Moeldoko menambahkan, sistem engine atau mesin penyimpanan data secara online atau daring ini dikembangkan oleh para anak bangsa, sehingga jika itu terpenuhi maka Indonesia diharapkan tak lagi bergantung kepada negara lain untuk persoalan penyimpanan data secara online.

"Enginenya dibikin oleh anak-anak kita sendiri, dan dibesarkan oleh negara kita pastikan nanti kita memiliki kedaulatan data, karena kita memiliki engine tersendiri, yang terpenting cloud enginenya, kalau itu masih nyewa maka kita masih tergantung kepada negara lain," tegas pria kelahiran Kediri ini.

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

Sebagai langkah awal rencananya bakal memutuskan sebuah kebijakan besar yang menjadi payung hukum guna mengantisipasi kebocoran data oleh hacker terulang.

"Kita buat kebijakan besar, jadi payung hukum untuk daerah-daerah dan seluruh kementerian lembaga, tetapi bagaimana negara menyiapkan kemandirian itu," tukasnya.

Sebagai informasi sejumlah data pribadi pejabat negara Indonesia diretas oleh hacker yang mengaku sebagai Bjorka. Data pribadi itu lantas disebarkan dan diunggah di sosial media. Tampak beberapa data pribadi mulai dari Menkominfo Jhonny Plate, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebar.

Tak hanya itu, data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi dan konsumen IndiHome milik perusahaan BUMN Telkom juga turut diretas hacker. Peristiwa ini menjadi kesekian kalinya data pribadi masyarakat diobok-obok hacker.

(kha)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini