Share

Heboh Soal Bjorka, Ini 10 Tanggapan Para Pejabat

Mirsya Anandari Utami, Presma · Rabu 21 September 2022 15:33 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 21 337 2672087 heboh-soal-bjorka-ini-10-tanggapan-para-pejabat-AezOgXtRVT.jpg Ilustrasi peretas Borka (Foto: Tangkapan layar/Media sosial)

JAKARTA - Belakangan ini, media sosial (medsos) Indonesia sedang diramaikan oleh kemunculan peretas atau hacker Bjorka. Aksinya dalam membocorkan data pemerintahan menarik banyak perhatian. Bjorka bukan lagi mengincar data perusahaan dan data masyarakat Indonesia, namun juga data-data rahasia milik negara.

Hacker dengan nama akun Bjorka tersebut juga telah membobol data para pejabat negeri, dari para menteri hingga presiden.

Dalam salah satu aksinya, Bjorka menyebut Kominfo idiot. Bahkan, dia menyebarkan data pribadi milik Menteri Kominfo Johnny G Plate. Selain Jhonny, Bjorka juga menyebarkan data pribadi milik Menteri BUMN Erick Thohir, dari nama, NIK, pendidikan, hingga nomor vaksin. Dia juga menyenggol Ketua DPR RI Puan Maharani yang merayakan ulang tahun di tengah-tengah demo kenaikan BBM. Parahnya, dia juga berhasil membobol data rahasia milik Presiden RI Joko Widodo.

 Baca juga: Sejumlah Petunjuk dari Identitas Hacker Bjorka

Aksi Bjorka tersebut tak ayal membuat heboh satu negara, hingga akun twitter miliknya @bjorkanism ditangguhkan oleh pihak Twitter. Tak hanya itu, sejumlah tokoh dalam negeri pun angkat bicara. Berikut 10 tanggapan berbagai pihak soal kemunculan Bjorka.

 Baca juga: Tersangka Kasus Bjorka Wajib Lapor 2 Kali Seminggu ke Polres Madiun

1. Heru Budi Hartono

Menanggapi informasi mengenai diretasnya data rahasia Presiden Jokowi, Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyangkal hal tersebut. Seperti yang diketahui, hacker dengan akun bernama Bjorka tersebut mengaku telah membobol 679.180 dokumen surat rahasia yang semuanya ia unggah di situs hacker BreachForums. Salah satu data rahasia yang berhasil dibobol adalah surat rahasia yang dikirim Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Presiden Joko Widodo. Namun dalam pernyataannya kepada pihak MNC Portal Indonesia pada Sabtu (10/9/2022), Heru Budi mengaku tidak ada data apapun yang diretas. “Tidak ada data isi surat apa pun yang kena hack, namun upaya meng-hacker itu sudah melanggar hukum,” ujarnya, seperti yang terlansir dalam Sindonews.

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

2. Mahfud MD

Selanjutnya, ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang turut angkat bicara mengenai kehadiran hacker Bjorka. Menurut Mahfud MD, Bjorka tidak memiliki kemampuan untuk membocorkan data. Semua ancaman yang dilontarkan sang hacker hanya sebagai gertakan untuk pemerintah agar waspada dengan pembobolan data rahasia. Dalam salah satu cuitan di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD menyatakan bahwa data-data yang viral di media sosial hanya data umum yang dapat dengan mudah dicari di internet.

“Sebab data pribadi saya bukan rahasia, bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan,” tulis Mahfud dalam cuitan Twitter.

Melansir dari Okezone, Mahfud MD menegaskan bahwa belum ada rahasia negara yang bocor. Bahkan, pemerintah juga sudah membuat satgas khusus yang bertugas dalam perlindungan data negara yang turut melibatkan Mahfud MD, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

3. Bareskrim Polri

Dalam menanggapi berita tentang pencurian data rahasia milik negara, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri turut memantau aksi hacker Bjorka. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa timnya juga sedang menunggu laporan masuk terkait kebocoran data. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah yang menyatakan bahwa pihaknya belum mengambil langkah apa pun terkait kasus hacker Bjorka.

4. Fadli Zon

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon juga turut menanggapi peristiwa hacker Bjorka. Dia sangat menyayangkan atas peristiwa kebocoran data yang terjadi. Fadli juga menyatakan bahwa peristiwa ini menunjukkan betapa lemahnya keamanan siber negara.

"Sebagai negara dengan pengguna internet di atas 200 juta, seharusnya negara menjamin keamanan siber secara serius," kata Fadli saat dihubungi pada Minggu (11/9/2022), seperti yang terkutip dalam Sindonews. "Kebocoran ini menandakan keamanan siber kita masih amatiran. Bahkan kita dipermalukan oleh beberapa hacker yang membongkar situs-situs penting dan data termasuk data Menkominfo," lanjutnya.

5. Faldo Maldini

Tokoh berikutnya yang turut angkat suara mengenai kasus peretasan oleh hacker Bjorka adalah Faldo Maldini. Terkait kebocoran data rahasia milik negara, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara ini menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurut Faldo, Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi sedang membangun sistem pemerintahan yang eksklusif dan transparan. Maka dari itu, baginya tidak banyak rahasia dalam pemerintahan. Menanggapi berita viral terkait kebocoran data, Faldo mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang merancang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Faldo juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut mengawasi kinerja pemerintah.

6. Johnny G Plate

Sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate membentuk Tim Keadaan Darurat atau Emergency Response Team yang bertugas dalam pencegahan kebocoran data. Tim ini terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, data-data yang bocor sejauh ini masih bersifat umum dan bukan rahasia, maka dari itu harus dilakukan tindakan lebih lanjut untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Johnny juga memastikan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. RUU ini diharapkan dapat menjadi tameng bagi masyarakat Indonesia dalam menjelahi ruang digital.

7. Nurul Ghufron

Tidak hanya Menkominfo dan Menko Polhukam, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron juga melakukan antisipasi terhadap peretasan data. KPK sampai saat ini belum menjadi sasaran dari pembobolan data dan masih terus bersikap waspada terhadap serangan digital. KPK meminta doa kepada masyarakat agar tidak menjadi sasaran hacker Bjorka dan berharap lembaganya dapat menangkal jikalau terdapat serangan yang masuk.

8. Wawan Hari Purwanto

Menanggapi kebocoran data Presiden Jokowi, juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto menegaskan bahwa sejauh ini data-data tersebut masih aman. Wawan menyatakan bahwa dokumen-dokumen penting negara akan selalu terjaga dengan maksimal. Sejauh ini, BIN telah menerapkan sikap waspada terhadap berbagai serangan pembobolan data. Terkait isu yang beredar, Wawan menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan dan memperkuat sistem keamanan digital Tanah Air.

9. Hinsa Siburian

Selain BIN, kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian juga ikut menanggapi isu hacker Bjorka. Honsa meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menanggapi segala serangan dan teror yang dilakukan Bjorka. Dilansir dari Sindonews, Hinsa menyatakan bahwa sementara ini tidak ada satu sistem elektronik pun yang diserang.

"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya," ujar Hinsa di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (12/9/2022).

10. Willy Aditya

Tokoh lainnya yang ikut menanggapi kasus hacker Bjorka adalah Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya. Dia menduga bahwa aksi Bjorka berhubungan dengan isu perlindungan data pribadi di Indonesia. Menurutnya, Bjorka menginginkan agar agensi perlindungan data pribadi ada di tangan swasta, bukan pemerintah. Willy menyatakan bahwa tidak sulit bagi pemerintah untuk menemukan sosok Bjorka yang sebenarnya. Aksi yang dilakukan oleh Bjorka menjadi peringatan dan pertimbangan bgi pemerintah untuk menentukan siapa pihak yang tepat untuk menjalankan tugas dari RUU PDP nantinya.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini