Share

Bersaksi di Sidang Minyak Goreng, Pejabat Kemendag Ungkap Perusahaan yang Penuhi DMO

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 20 September 2022 22:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 20 337 2671635 bersaksi-di-sidang-minyak-goreng-pejabat-kemendag-ungkap-perusahaan-yang-penuhi-dmo-yB5RjrLxMR.jpg Illustrasi (foto: Freepick)

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng tahun 2021-2022, hari ini. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tim jaksa menghadirkan seorang saksi yakni, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Farid Amir. Dalam kesaksiannya, Farid membeberkan perusahaan yang telah memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) alias kewajiban pemenuhan minyak kebutuhan dalam negeri.

BACA JUGA:Eksepsi Ditolak Hakim, Terdakwa Kasus Korupsi Minyak Goreng Banding 

Farid menyebut perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya yakni, PT Wilmar Nabati Indonesia. Kata dia, penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) untuk Wilmar Nabati sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

"Karena PT Wilmar Nabati Indonesia sudah memenuhi syarat DMO 20 persen tersebut," ujar Farid saat bersaksi di persidangan, Selasa (20/9/2022).

Sementara itu, Kuasa Hukum Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Juniver Girsang menjelaskan bahwa dalam persidangan telah disampaikan oleh saksi, kliennya sudah memenuhi syarat DMO sebagaimana yang ditentukan.

 BACA JUGA:Protes dalam Sidang Korupsi Minyak Goreng, Lin Che Wei: Saya Tidak Paham Dakwaan Ini!

"Mengenai kewajiban pengusaha ini sudah dilaksanakan, kami dari Wilmar punya bukti bahwa DMO sudah dipenuhi," ujar Juniver saat mendampingi kliennya.

Adapun, salah satu yang dipermasalahkan pihak Wilmar dan produsen CPO adalah persentase DMO yang berubah. Di mana, awalnya 20 persen dari total produksi. Tapi kemudian, berubah kembali menjadi 30 persen. Hal ini, kata Juniver, mengakibatkan produsen dan pengusaha menjadi korban kebijakan.

Juniver berharap dalam pemeriksaan lanjutan saksi-saksi, akan lebih terbuka lagi. "Jelas bahwa pengusaha (PT Wilmar) sudah menjalankan DMO, dan mereka belum mendapatkan hak mendapat ekspor. Lalu berubah peraturan lagi. Kami akan buktikan, kami tinggal menagih hak kami, karena ekspor belum terlaksana, peraturan berubah lagi," tuturnya.

Sementara, saksi Farid Amir, mengungkap soal pemenuhan kewajiban pasar domestik atau DMO itu. Ihwal adanya kewajiban ini dibahas dalam rapat yang digelar pada 14 Februari 2022.

"Mekanisme di rapat tersebut disampaikan terkait komitmen perusahaan produsen CPO untuk dapat menyalurkan CPO dengan komitmennya ditentukan dalam rapat tersebut," ujar Farid.

Dia mengatakan, dalam rapat tersebut penasihat kebijakan/analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) Lin Che Wei sempat mengusulkan agar DMO 20 persen hanya melalui diskresi menteri perdagangan.

Diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan negara sejumlah Rp18.359.698.998.925 (Rp18,3 triliun).

Lima terdakwa tersebut yakni, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley MA; General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang; serta Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini