Share

Kejagung Periksa Pejabat Kemenko Perekonomian Terkait Kasus Impor Garam

Erfan Maaruf, iNews · Selasa 20 September 2022 20:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 20 337 2671596 kejagung-periksa-pejabat-kemenko-perekonomian-terkait-kasus-impor-garam-PJ8j8FsJx2.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pejabat di Kementerian Koordinator (Menko) bidang Perekonomian terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas impor garam industri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyebutkan saksi yang diperiksa oleh Direktorat Penyidikan Jampidsus tersebut adalah Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis dari Kemenko Perekonomian berinisial MM.

Jika dilihat dari website resmi Menko Perekonomian pejabat Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis tersebut bersama Musdhalifah Machmud (MM).

"Saksi yang diperiksa yaitu MM selaku Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/9).

Pemeriksaan terhadap saksi MM dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan kelengkapan berkas perkara dalam kasus korupsi tahun 2016-2022 tersebut.

Baca juga: Aturan Impor Garam Industri Diperketat

"Diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai dengan 2022," jelasnya.

Baca juga: Kasusnya Sudah Masuk Persidangan, Aset Surya Damardi Terus Diburu Kejagung

Pemeriksaan saksi MM dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 - 2022.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menaikan status penyidikan dalam perkara dugaan korupsi impor garam industri di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dia mengatakan kasus tersebut terjadi pada 2018.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Pada tahun tersebut Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM, PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Dalam peristiwa impor tersebut membuat masyarakat mengalami kerugian. Hal itu terjadi karena garam impor yang seharusnya untuk kegiatan industri namun dipasarkan ke masyarakat.

"Seharusnya UMKM yang mendapatkan rezeki di situ, dari garam industri dalam negeri ini, mereka garam impor dijadikan sebagai industri Indonesia yang akhirnya dirugikan adalah pahlawan UMKM, ini sangat menyedihkan," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan belum ada tersangka dalam perkara itu. Perkara tersebut merugikan banyak masyarakat khususnya pelaku UMKM.

"Memengaruhi usaha garam milik BUMN, tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang ditimbulkan tadi," tutur Burhanuddin.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini