Share

Bawaslu Minta Polri dan Kejaksaan Susun Electoral Justice System untuk Tangani Hukum Pidana Pemilu 2024

Irfan Maulana, MNC Portal · Selasa 20 September 2022 16:19 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 20 337 2671410 bawaslu-minta-polri-dan-kejaksaan-susun-electoral-justice-system-untuk-tangani-hukum-pidana-pemilu-2024-WlNqIdDSn6.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja berharap Polri dan Kejaksaan akan menyusun desain baru electoral justice system untuk penanganan hukum pidana Pemilu 2024.

"Semoga tetap pidana dalam konteksnya upaya hukum terakhir walaupun ada ketentuan pidananya," ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Gakkumdu.

Namun demikian, dia yakin dalam pendidikan hukum, menempatkan hukum pidana adalah di akhir. Pencegahan sosiaslisasi dan pengawasan dalam setiap ruang lingkup penyelenggaraan pemilu adalah yang paling penting.

"Pidana adalah ultimum remidium. Ini yang kita harapkan ada di masing-masing benak para penegak hukum pemilu baik Bawaslu, polisi, dan kejaksaan," jelasnya.

 BACA JUGA:Kampanye Hitam, Ujaran Kebencian hingga Isu SARA Jadi Fokus Penegakan Hukum Pemilu 2024

Rahmat menuturkan dalam konteks penegakan hukum Pemilu Bawaslu berkomitmen mendorong jajaran pengawas Pemilu untuk melakukan reorientasi penanganan pelanggaran dengan afirmatif.

Kata dia, kehadiran sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak hanya sekedar forum koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Namun juga harus mengambil peran strategis dalam pendidikan politik bagi semua stakeholder yang terlibat dalam Pemilu.

"Sentra Gakkumdu harus menjelma wadah tumbuh kembangnya partisipasi publik dalam mengawasi berbagai bentuk penyimpangan pelanggaran pemilu," katanya.

 BACA JUGA:Gugatan 14 Partai yang Gagal Lolos Pemilu 2024 Ditolak, Bawaslu RI Persilahkan Tempuh Jalur Hukum Lain

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Menurut Rahmat, hanya dengan cara itu Bawaslu meyakini eksistensi sentra Gakkumdu menjadi bermakna.

Menghadirkan sentra Gakkumdu dalam sistem penegakan hukum pemilu tidak hanya legislatif prosedural tapi lebih dimaksudkan dalam rangka mengafirmasi keadilan pemilu sebagai syarat utama keadilan pemilu berintegritas.

"Dalam suatu wujud yang disebut electoral justice system," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini