Share

Kampanye Hitam, Ujaran Kebencian hingga Isu SARA Jadi Fokus Penegakan Hukum Pemilu 2024

Irfan Maulana, MNC Portal · Selasa 20 September 2022 13:39 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 20 337 2671250 kampanye-hitam-ujaran-kebencian-hingga-isu-sara-jadi-fokus-penegakkan-hukum-pemilu-2024-jIiciwiUgp.jpg Ilustrasi/ Foto: Okezone

 JAKARTA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI masih dihadapkan dengan persoalan pelanggaran etik, seperti politik uang dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di satu sisi, perubahan masa kampanye dari yang sebelumnya 6 bulan kini hanya 75 hari membuat penanganan pelanggaran menjadi singkat.

 BACA JUGA:Selain Didemosi Terkait Kasus Brigadir J, Briptu Sigid Mukti Diminta Ikuti Pembinaan

"Dan fenomena black campaign (kampanye hitam), rumor, hate speech (ujaran kebencian) dan isu sara, inilah yang jadi perhatian bapak kapolri dan bapak jaksa agung," ujar ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Gakkumdu di Hotel kawasan, Jakarta Pusat, Senin malam (19/9/2022).

Dia menjelaskan ujaran kebencian, politisasi Sara dan kampanye hitam yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu membuat bangsa Indonesia semakin terbaca. Oleh sebab itu, dia berharap dalam beberapa bulan ke depan jajarannya bisa menemukan formula untuk meredam mereduksi berbagai persoalan.

 BACA JUGA:Taliban: AS dan Afghanistan Barter Tahanan Usai Negosiasi Panjang

"Khususnya black campaign, politisasi Sara, dan rumor dalam media sosial," ungkap Bagja.

Menurut Bagja, persoalan itu belum termasuk hambatan normatif dalam penegakkan hukum Pemilu. Dimana, pada Undang-undang (UU) Pemilu dan Pilkada masih banyak membuka ruang tafsir dan bersifat ambigu termasuk dalam penegakan tindak pidana pemilu dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

"Tentu kita tidak lupa pernyataan bapak KPU RI mengenai dibolehkannya tempat pendidikan untuk kampanye. Nah ini persoalan tersendiri karena dalam UU nomor 7 tahun 2017 (tentang Pemilu) sifatnya adalah kumulatif dan bukan kumulatif alternatif kalau kita lihat artikel pasalnya, tempat pendidikan, keagamaan, dan satu lagi fasilitas umum. Dan fasilitas umum. Bahasa penyambungnya dan, nbukan dan/atau," jelasnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Manurut Bagja, ini menjadi persoalan tersendiri dalam sentra Gakumdu. Sehingga diharapkan sentra Gakumdu ini dapat dimulai dalam waktu dekat.

"Harus ditemukan formulasi yang tepat untuk nmembuat tafsiran seragam baik dari tingkat RI sampai Kabupaten dan Kota," jelasnya.

Diketahui, Bawaslu RI telah membentuk tim sentra Gakumdu untuk menindak pelanggaran Pemilu 2024. Tim ini terdiri dari Bawaslu RI, Kejaksaan dan Polri.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini