Share

4 Tokoh Kontroversial yang Pernah Dilindungi LPSK, dari Bharada E hingga Roy Suryo

Tim Litbang MPI, MNC Portal · Rabu 21 September 2022 07:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 20 337 2671168 4-tokoh-kontroversial-yang-pernah-dilindungi-lpsk-dari-bharada-e-hingga-roy-suryo-6aSQQXmi7h.jpg Bharada E (Foto MPI)

JAKARTA - Setelah memberikan perlindungan darurat kepada Bharada E, LPSK akhirnya mengubah keputusannya dengan menjadikan Bharada E sebagai terlindung LPSK sepenuhnya.

LPSK menyetujui permohonan justice collaborator yang diajukan oleh Bharada E atas kasus kematian Brigadir J. Dengan status ini, Bharada E medapatkan beberapa keuntungan dan perlindungan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang disingkat LPSK merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, dan ahli. Perlindungan yang diberikan dapat berupa perlindungan fisik, perlindungan hukum, psikologis, hingga fasilitasi restitusi dan kompensasi.

Selama ini, LPSK telah menjadi tempat berlindung dari banyak orang yang terlibat dalam berbagai kasus. Beberapa dari mereka dianggap sebagai sosok yang kontroversial, bahkan ada yang dinilai tidak pantas dilindungi. Siapa saja mereka? Berikut tokoh-tokoh kontroversial yang pernah dilindungi LPSK.

1. Bharada E

Kasus kematian Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J telah menyeret sejumlah nama di jajaran Polri, salah satunya adalah Richard Eliezer atau Bharada E.

Namanya ditetapkan sebagai tersangka usai diduga terlibat dalam aksi baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Namun, semakin lama kebenaran semakin terungkap, seiring Bharada E mengubah keterangannya.

Dilansir dari Sindonews, Bharada E menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Dia melakukan hal itu karena telah diimingi janji yang nyatanya tidak bisa Sambo tepati.

Ingin mengungkap tabir yang sebenarnya, Bharada E pun mengajukan permohonan justice collaborator kepada LPSK dan pengajuan itu disetujui, sebagaimana dikatakan Hasto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK kepada Sindonews, Rabu (13/8/2022).

Bharada E akan mendapatkan perlindungan 24 jam karena statusnya sebagai justice collaborator. Dia pun ditempatkan di sel terpisah dengan tersangka lainnya di tahanan Bareskrim Polri. Selain itu, LPSK juga menjamin suplai makanan Bharada E untuk mengantisipasi gangguan yang disebabkan makanan.

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

2. Sanusi Wiradinata

Sanusi Wiradinata atau Lim San Che menjadi tersangka atas kasus percobaan pemerkosaan kepada korban Safersa Yusana. Selain percobaan pemerkosaan, korban juga dianiaya oleh pelaku di apartemen kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada 2012 lalu.

Kasus Sanusi ini menjadi sorotan masyarakat. Namun, upaya polisi untuk menangkap Sanusi terhambat karena statusnya yang menjadi terlindung LPSK. Sanusi merupakan seorang pelapor dari kasus korupsi yang sedang diusut aparat saat itu. Hal ini pun memicu sejumlah kecaman yang menuntut LPSK untuk mencabut perlindungan Sanusi.

3. Roy Suryo

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo terlibat dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang mirip wajah Presiden Jokowi. Roy menjadi terlapor usai menyebarkan foto meme yang mengandung penistaan agama melalui akun Twitter pribadinya.

Diketahui terdapat dua laporan yang melaporkan Roy atas unggahannya tersebut. Mengaku hanya ikut mengunggah, Roy pun melaporkan tiga akun yang menjadi pengunggah pertama meme tersebut.

Roy juga mengaku mendapatkan teror dari metizen atas kasus meme tersebut sehingga dia meminta perlindungan kepada LPSK. Berdasarkan surat rekomendasi dari LPSK tertanggal 18 Juli 2022 tersebut, Roy tidak bisa dituntut karena statusnya sebagai pelapor dan saksi.

4. Nurhayati

Nurhayati sempat menjadi tersangka usai melaporkan kasus tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Citemu tahun anggaran 2018-2020 yang menyeret nama Kepala Desa Citemu, Supriyadi.

Namanya mencuat lantaran statusnya yang semula pelapor justru berubah menjadi tersangka pada 2021 lalu. LPSK menaruh perhatian besar pada kasus ini. Ditetapkannya Nurhayati sebagai tersangka dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat.

Untuk melindungi posisi pelapor, Ketua BPD membuat laporan tindak pidana korupsi kepada Polres Cirebon Kota. Pelapor juga meminta penyidik untuk melakukan pemeriksaan mendalam pada Nurhayati sebagai bendahara.

Nurhayati pun terlepas dari status tersangkanya usai mendapat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) pada Maret 2022 lalu. Walaupun telah terbebas dari status tersangka, Nurhayati tetap akan mendapat perlindungan dari LPSK.

Sebagai whistleblowers, Nurhayati akan mendapatkan pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum dan perlindungan fisik.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini