Share

Tepis Tudingan Kriminalisasi Lukas Enembe, KPK: Murni Penegakan Hukum

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 19 September 2022 13:13 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 19 337 2670410 tepis-tudingan-kriminalisasi-lukas-enembe-kpk-murni-penegakan-hukum-TraYUI7JZs.jpg Ali Fikri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis soal tudingan adanya upaya kriminalisasi terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe. KPK memastikan penyidikan kasus yang menjerat Lukas Enembe murni proses penegakan hukum.

"Kami tegaskan, KPK tidak ada kepentingan lain selain murni penegakan hukum sebagai tindak lanjut laporan masyarakat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (19/9/2022).

Ali mengakui bahwa pihaknya memang sedang melakukan proses penyidikan terkait perkara dugaan korupsi di wilayah Provinsi Papua. Dugaan korupsi tersebut disinyalir menyeret nama Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Ali menerangkan, pihaknya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Provinsi Papua tersebut. Ditegaskan Ali, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup.

Baca juga: KPK Bantah Kriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe

"Kami memastikan bahwa setiap perkara yang naik ke tahap penyidikan, KPK telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup," beber Ali.

"Alat bukti dimaksud bisa diperoleh dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, ataupun petunjuk lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana," sambungnya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Dugaan Korupsi Lukas Enembe Capai Ratusan Miliar

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Politikus Partai Demokrat tersebut diduga telah menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di daerah Papua.

Follow Berita Okezone di Google News

Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe. Sebab, KPK belum melakukan proses penangkapan dan penahanan terhadap Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Baca juga: Mahfud MD: Tak Ada Rekayasa Politik dalam Penetapan Tersangka Lukas Enembe

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini