Share

Webinar Partai Perindo, Rektor IPB Minta Perguruan Tinggi Waspadai Ancaman Micro Credentials

Nur Khabibi, MNC Portal · Sabtu 17 September 2022 03:49 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 17 337 2669308 webinar-partai-perindo-rektor-ipb-minta-perguruan-tinggi-waspadai-ancaman-micro-credentials-IaIKF5aCjo.jfif Webinar Partai Perindo (Foto MPI)

JAKARTA - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria, MSc mengingatkan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia untuk mewaspadai ancaman pendekatan micro credentials. Micro Credentials adalah sertifikasi atas pengembangan keterampilan yang bersifat spesifik, yang kini dapat diperoleh dengan mudah melalui berbagai online course (kursus online).

Ia menyebutkan, nantinya persaingan PT bukan dengan PT lain yang berada di Indonesia maupun luar Indonesia. Ia menyatakan, ancaman micro credentials salah satunya adalah Google Sertificate.

"IPB ke depan bukan saingannya ITB, UGM, dan PT lain. Tapi yang kita hadapi sekarang adalah google," kata Arif dalam Webinar Partai Perindo, Jumat (16/9/2022).

Ia menjelaskan, Google Sertificate mempunyai banyak keunggulan, di antaranya seperti waktu belajar yang singkat, fleksibel dan dijamin akan menguasai pekerjaan masa depan atau yang lebih dikenal dengan future job. Meski untuk saat ini belum dirasakan ancamannya, ia yakin pada saatnya pendekatan micro credentials akan nyata mengganggu eksistensi PT.

"Jadi ini kompetensi riil yang akan ditunjukkan itulah yang akan menjadi tantangan masa depan," ucapnya.

Untuk itu, ia berharap dalam RUU Sisidiknas terdapat tiga sifat, yakni antisipasi, adaptasi, dan koreksi. Untuk antisipasi, ia menjelaskan bisa mengantisipasi tren-tren masa depan yang akan datang semacam micro credentials. Kemudian adaptasi, dengan segala kemajuan teknologi dewasa ini, dalam RUU Sisidiknas perlu membahas terkait digital university.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Selanjutnya koreksi, ia menuturkan pasal-pasal yang memang dari UU sebelumnya sudah kurang relevan perlu adanya perbaikan.

"Contohnya wajib belajar, wjaib belajar itu dalam UU 9 tahun tapi dengan angka partisipasi pendidikan artinya sudah mencapai 90 persen mestinya kita sudah bisa berani wajib belajar 12 tahun agar mengangkat sehingga tidak ada lagi lulusan orang Indonesia itu lulusan SMP, semuanya lulusan SMA," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini