Share

Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham : Sudah Sesuai UU

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Jum'at 09 September 2022 15:45 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 09 337 2664289 napi-korupsi-bebas-bersyarat-menkumham-sudah-sesuai-uu-dH0RqkHZfL.jpg Menkumham Yasonna Laoly. (Okezone)

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, merespons pembebasan bersyarat beberapa narapidana kasus korupsi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

"Kita harus sesuai ketentuan aja, itu aturan undang-undangnya begitu," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Remisi koruptor sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Namun, aturan tersebut telah dicabut dan dibatalkan Mahkamah Agung (MA) tahun lalu.

Sebagaimana diketahui, pembatalan PP 99 Tahun 2012, diawali setahun lalu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 tahun 2021.

Putusan MK tersebut membuka pintu lebar-lebar bagi Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 28P/HUM/2021 yang menyatakan pasal-pasal PP 99 bertentangan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Follow Berita Okezone di Google News

"Karena undang-undang, jadi kan PP 99 sudah direview. Ada juga keputusan MK kan mengatakan bahwa narapidana berhak akan remisi. Jadi kan sesuai prinsip nondiskriminasi, ya kemudian di judicial review lah PP 99. Nah itu maka kita dalam penyusunan UU pemasyarakatan, menyesuaikan judicial review," kata Yasonna.

"Kita tidak mungkin lagi kita melawan aturan dan keputusan-keputusan JR terhadap UU yang ada," tuturnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini