Share

Peranan Notaris Semakin Diperluas dengan Hadirnya Legalisasi Apostille

Opini, Okezone · Rabu 07 September 2022 17:28 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 07 337 2662875 peranan-notaris-semakin-diperluas-dengan-hadirnya-legalisasi-apostille-ru9enBjMo7.jpg Ilustrasi/ Foto: Istimewa

JAKARTA - Kehadiran Apostille menambah peranan notaris sebagai pejabat umum penyelenggara negara dalam bidang hukum. Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, dimana salah satunya Kemenkumham selaku Competent Authority atau otoritas yang berwenang.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Apostille 5 Oktober 1961 pada tanggal 5 Oktober 2021 melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing). Hal tersebut diharapkan dapat membawa manfaat bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan penyederhanaan proses legalisasi dokumen luar negeri menjadi cukup satu tahap melalui layanan Apostille.

Secara umum, legalisasi dokumen Indonesia untuk keperluan di luar negeri harus melalui tiga tahapan utama, yaitu pengesahan dokumen oleh Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, pengesahan lebih lanjut ke Kementerian Luar Negeri, dan pengesahan ke Kedutaan Besar negara yang dituju.

Pengesahan itu menjadi kian rumit jika menyangkut dokumen hukum, seperti akta cerai, surat kuasa, atau surat lain yang terkait dengan kasus perdata. Namun, pengesahan atau legalisasi dokumen itu saat ini dapat menjadi lebih mudah dan cepat setelah ada penerbitan Layanan Apostille berupa Sertifikat Apostille.

Sertifikat Apostille merupakan suatu sertifikat yang mengotentifikasi keabsahan asal mula (origin) dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen publik tertentu, di antaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, dan surat kematian.

Sementara Layanan Legalisasi Apostille sudah dapat di akses oleh publik sejak tanggal 4 Juni 2022 sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Konvensi Apostille, dan diluncurkan secara resmi pada 14 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Layanan Apostille ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik. Bahkan saat ini sudah dapat di akses secara online melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) online dengan alamat link https://apostille.ahu.go.id/.

Legalisasi Apostille merupakan Layanan Legalisasi Online Dokumen dari Indonesia yang dapat diakui untuk dipergunakan di Luar Negeri baik oleh masyarakat Indonesia maupun Warga negara Asing yang tergabung dalam konvensi Apostille.

Apostille dari Indonesia dapat dipergunakan oleh 121 Negara Pihak Konvensi Apostille dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara yang tergabung dalam konvensi Apostille. Tujuan dari adanya konvensi ini ialah tidak lain tidak bukan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik.

Follow Berita Okezone di Google News

Latar belakang dari pembentukan Konvensi Apostille ini antara lain untuk dapat mengembangkan hubungan antar warga negara. Pembentukan ini juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan hukum yang bersifat keperdataan yang tak jarang memerlukan atau didasari karena adanya dokumen publik. Dalam praktiknya, dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum pihak yang menggunakan dokumen tersebut.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang yang pada dasarnya melayani kebutuhan publik. Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi dokumen publik agar dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum yang diberikan Notaris melalui legalisasi. Adanya pengesahan dari Notaris, maka kekuatan dari akta maupun dokumen yang telah disahkan oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Peranan Notaris dalam Konvensi Apostille pada dasarnya telah dimuat dalam aturan yang telah diratifikasi kedalam Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa konvensi ini berlaku di wilayah negara perserta yang mengaksesi dalam hal pengurusan legalisasi dokumen publik.

Untuk tujuannya, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah dokumen yang berasal dari dokumen yang ada otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk penuntut umum, panitera atau jurusita (huissier de justice):

a. Dokumen administratif;

b. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris;

c. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan Notaris.

Peran Notaris dalam melegalisasi akta bawah tangan yang akan digunakan untuk keperluan legalisasi dokumen publik. Notaris mengesahkan dokumen publik agar dokumen tersebut dapat digunakan, setelah itu dikirim ke negara yang dituju.

Dokumen-dokumen publik yang dimaksud meliputi: dokumen-dokumen yang berasal dari suatu instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan-pengadilan badan-badan peradilan dari suatu negara, dokumen-dokumen administratif, akta-akta Notaris dan sertifikat-sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Adapun tarif layanan Apostille berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.150.000. Mengenai registrasi akun, prosedur permohonan sertifikat Apostille, dan daftar negara yang sudah menerapkan dan turut serta dalam konvensi Apostille dapat dilihat lebih lengkap pada website resmi Apostille dengan link https://apostille.ahu.go.id. Dan berikut spesimen Sertifikat Apostille:

 Apostile

Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik

Penulis: Banu Sopian Hardiansyah, Mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini