Share

Ketua DPP Perindo Setuju Tunjangan Profesi Guru dalam RUU Sisdiknas Tak Dihapus

Nur Khabibi, MNC Portal · Selasa 06 September 2022 22:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 06 337 2662266 ketua-dpp-perindo-setuju-tunjangan-profesi-guru-dalam-ruu-sisdiknas-tak-dihapus-ngtvM3L2VF.jpeg Tama S Langkun. (Foto: MPI)

JAKARTA - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Senin 5 September 2022. 

Dalam rapat tersebut, PGRI menyoroti tentang hilangnya pasal mengenai tunjangan guru dalam RUU tersebut. PGRI menilai, dengan penghilangan tersebut, telah melecehkan dan merendahkan martabat guru, karena telah meletakan kesejahteraan guru di bawah standar minimum.

Merespons hal tersebut, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Tama S. Langkun menilai, permintaan PGRI agar pasal yang mengatur terkait dengan Tunjangan Profesi Guru dimasukkan kembali dalam RUU Sisdiknas tidak berlebihan.

Ia melanjutkan, Partai Perindo sebagai partai yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia mempunyai beberapa catatan terkait RUU yang dimaksud.

Baca juga:  Partai Perindo Apresiasi Kinerja Pemerintah dalam Penghapusan Stunting

Pertama, Tama menyebutkan, Partai Perindo mendukung dimasukannya ketentuan terkait Tunjangan Profesi Guru dalam RUU Sisdiknas. Menurutnya, tunjangan tersebut sangat penting bagi kesejahteraan guru. 

"Berdasarkan informasi yang kami himpun, Tunjangan Profesi Guru khususnya sertifikasi guru merupakan harapan bagi para guru untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada praktiknya, uang sertifikasi guru ini tidak hanya membantu guru ASN, akan tetapi juga sangat membantu tenaga honorer yang penghasilan masih jauh di bawah standar," kata Tama kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (6/9/2022).

"Kedua, tunjangan uang sertifikasi juga memotivasi guru untuk mengejar Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tentu saja sangat positif, karena peningkatan terhadap kualitas guru akan berkolerasi dengan kualitas Pendidikan di Indonesia," ucapnya menambahkan.

Ketiga, Tama menambahkan, Partai Perindo berharap proses penyusunan RUU ini dilakukan secara transparan dan partisipatif di setiap tahapan, baik dalam proses pembahasan di internal pemerintah, maupun pada saat pembahasan bersama DPR nanti. 

Pembahasan RUU Sisdiknas tidak boleh dilakukan secara tertutup, apalagi terkesan diam-diam tanpa melibatkan PGRI sebagai wadah yang mepresentasikan guru diseluruh Indonesia. 

"Dan keempat, kami dari Partai Perindo siap berdampingan dan bersinergi bersama para guru, khsususnya PGRI untuk memperjuangkan hal ini masuk kedalam RUU Sisdiknas," ujarnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Programme for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2018, Indonesia berada di posisi yang sangat rendah. Dari 79 negara yang berpartisipasi, Indonesia di posisi 71 dalam kemampuan literasi, 70 dalam matematika, dan 69 dalam sains. Skor yang didapat Indonesia dalam survei tersebut bahkan terpaut jauh di bawah rata-rata skor negara-negara anggota OECD. 

Tama menyebutkan, yang mempengaruhi hal di atas di antaranya kualitas tenaga pengajar yang masih rendah, dan rendahnya kesejahteraan tenaga pengajar di Indonesia. 

"Itu atinya, upaya meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan menaikan tingkat kesejahteraannya adalah salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini