Share

Desak Mundur Suharso, Majelis Pertimbangan DPP PPP: Demi Kemaslahatan Partai

Achmad Al Fiqri, MNC Portal · Rabu 31 Agustus 2022 21:46 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 31 337 2658482 desak-mundur-suharso-majelis-pertimbangan-dpp-ppp-demi-kemaslahatan-partai-T29fiA6Num.jpg Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (Foto Ist)

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Mardiono merasa kemunduran Suharao Monoarfa dari pucuk pimpinan partai ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Untuk itu ia berharap, Suharso dapat berkenan mundur dari Ketua Umum PPP.

"Ya kami dari tiga majelis berharap beliau berbesar hati demi kemaslahatan partai ke depan," terang Mardiono saat dihubungi MNC Portal, Rabu (31/8/2022).

Sebelumnya, tiga Majelis PPP yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan kembali mengirimkan surat kedua yang meminta Suharso Monoarfa untuk mengundurkan diri posisi Ketum DPP PPP.

Dalam surat tertanggal 24 Agustus 2022 tersebut, ketiga majelis meminta Suharso untuk mundur. Pengiriman surat kedua ini karena sebelumnya, surat pertama dari tiga majelis tak direspons.

"Permintaan pengunduran ini kepada saudara Suharso Monoarfa ini semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP," bunyi keterangan tertulis surat tersebut Senin (29/8/2022).

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Surat tersebut ditandatangani Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono. Surat juga ditandatangai putra almarhum KH Maimoen Zubair yaitu KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair dan juga KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyidin Ishaq, KH Fadlolan Musyaffa'.

Para ketua majelis itu dalam surat itu menyebutkan Suharso mengabaikan surat pertama dengan tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Padahal keadaan PPP semakin memburuk di tengah masyarakat. Maka pengunduran Suharso diyakini akan meredakan gejolak di kalangan masyarakat, terutama para habaib, kiai, dan para pendukung PPP. "Selanjutnya mekanisme akan diatur sesuai peraturan organisasi yang ada pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)," tulis surat tersebut.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini