Share

Ketua KPU Ngaku Tak Usulkan Pilkada Dipercepat September 2024: Kita Carikan Jalan Terbaik

Dimas Choirul, MNC Media · Sabtu 27 Agustus 2022 21:35 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 27 337 2655844 ketua-kpu-ngaku-tak-usulkan-pilkada-dipercepat-september-2024-kita-carikan-jalan-terbaik-7XTg38Imfn.jpg Ilustrasi/ Doc: MNC Portal

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah dirinya yang mengusulkan terkait percepatan Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Padahal sebelumnya, ia sempat mengusulkan Pilkada dimajukan pada September 2024.

"Saya nggak usul ya, pada forum itu saya ditanya problemnya apa, saya jawab itu jawabannya," kata Hasyim kepada wartawan, Sabtu (27/8/2022).

 BACA JUGA:Besok, Lintas Elemen Gelar Kirab Merah Putih untuk Menjunjung Persatuan

Menurut Hasyim, usulan tersebut sudah lama disampaikan. Usulan tersebut, kata dia, bukan termasuk hal yang baru.

"Sudah lama, bisa ditrack di google lagi (terkait usulan percepatan Pilkada 2024). Ini bukan hal yang baru," lanjutnya.

 BACA JUGA:Segini Tarif Terapis Best Seller yang Terjaring Razia di Tangsel

Hasyim menerangkan, bukan tidak mungkin wacana percepatan Pilkada tersebut akan dibahas lebih lanjut. Hal itu apabila wacana tersebut dinilai dapat mengakomodasi semua pihak.

"Misalkan begini, kalau pencoblosan Pilkada masih November 2024, orang lain sekarang nyaleg DPR RI Provinsi, Kabupaten/kota dan jadi itu dilantik kan Oktober, kalau mau nyalon jadi kepala daerah harus mundur jadi anggota DPR," kata Hasyim

"Tapi kalau coblosan Pilkadanya September, belum dilantik, masih status calon nggak perlu mundur, kira-kira bagi caleg menguntungkan yang mana? bagi partai menguntungkan yang mana? gitu kan. KPU kan melayani peserta pemilu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta Pemilu," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Hasyim mengusulkan pelaksanaan Pilkada serentak yang berlangsung pada November 2024 dimajukan pada bulan September 2024. Hasyim menjelaskan tahapan pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 memerlukan tahapan lanjutan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Untuk itu, Hasyim menilai teknis pelaksanaan pilkada serentak baru mengatur keserentakan pencoblosan, bukan pada keserentakan pelantikan calon kepala daerah terpilih.

"Kami pada saat audiensi dengan presiden berbincang soal ini. Kira-kira kemungkinannya yang paling raisonal atau memungkinkan, the most possible, kita akan ajukan supaya coblosannya September 2024," jelas Hasyim dalam diskusi Badan Riset Nasional (BRIN), Jumat (26/8/2022).

 BACA JUGA:Kapal Terbalik di Laut Jawa, 6 Orang Selamat dan 8 Hilang

Usulan tersebut bukan tanpa alasan, sebab Hasyim mengungkapkan keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih tersebut dikhawatirkan berbenturan dengan aturan yang telah ditetapkan Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Padahal dalam Undang-undang Pilkada, keserentakannya adalah bersama-sama dengan pelantikan pejabat yang masa jabatannya paling akhir. Ini kayanya susah dipenuhi.

"Oleh karena itu dalam persepsi publik atau politik, Pilkada 2024 harusnya sampai pelantikannya. Kalau pencoblosan November 2024, untuk mencapai keserentakan pelantikan di Desember 2024 kok agak susah. Karena mungkin orang menggugat ke MK (Mahkamah konstitusi), MK membuat putusan pemungutan suara ulang, rekap ulang, untuk mencapai keserentakan pelantikan agak berat," tutur Hasyim.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini