Share

Soal Remisi Umar Patek, Menteri Yasonna Laoly Tunggu Satu Surat Lagi

Jonathan Simanjuntak, MNC Portal · Selasa 23 Agustus 2022 17:49 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 23 337 2653055 soal-remisi-umar-patek-menteri-yasonna-laoly-tunggu-satu-surat-lagi-ynfvo5ps52.jpg Menkumham Yasonna Laoly (Foto : Kemenkumham)

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan masih menunggu masukan dari satu institusi lagi terkait remisi atau pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada terpidana bom Bali 1, Umar Patek.

Seperti diketahui terpidana Bom Bali 1, Umar Patek dikabarkan mendapat remisi lima bulan masa tahanan pada hari ulang tahun (HUT) ke 77 Indonesia pada 17 Agustus silam beberapa hari lalu. Karena pengurangan itu, Umar Patek dikabarkan bisa bebas pada Oktober 2022.

Yasonna awalnya mengatakan bahwa memang ada rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atas latar belakang kelakuan baik dan setiap terhadap NKRI oleh Umar Patek. Rekomendasi remisi tersebut juga belakangan mendapat tanggapan keberatan dari negara Australia.

"Kita tahu ada keberatan (remisi terhadap Umar Patek) tapi kita masih menunggu sebuah surat lagi ya," kata Yasonna usai menghadiri acara kick off diskusi publik RKHUP, Selasa (23/8/2022).

Yasonna tak merinci institusi mana yang suratnya ditunggu-tunggu demi mendengar masukan tersebut. Yang jelas nantinya pertimbangan remisi yang diberikan terhadap Umar Patek akan selalu mendengar berbagai masukan dari elemen masyarakat.

"Masih ada sebuah surat lagi, kalau dari BNPT itu sudah direkomendasikan, tapi karena ada satu surat lagi yang saya tak perlu sebut itu institusi mana, kan harus dengan masukannya," jelas dia.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Adapun mengenai institusi yang ditunggu suratnya, Yasonna menegaskan institusi tersebut bukanlah dari Pemerintah Australia yang juga keberatan. Melainkan, institusi yang berasal dari Indonesia.

"Bukan dari pemerintah luar negeri, tidak. bahwa mereka ada beberapa masukan biarlah itu, tapi kan kita mempertimbangkan dari institusi negara kita sendiri," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini