Share

Soal Keppres HAM Berat Masa Lalu, Mahfud MD: Perintah Perundang-undangan!

Rizky Syahrial, MNC Media · Jum'at 19 Agustus 2022 03:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 19 337 2650372 soal-keppres-ham-berat-masa-lalu-mahfud-md-perintah-perundang-undangan-ku5cou1ud3.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan terkait dengan Keppres Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, merupakan sebuah perintah perundang-undangan.

"Dulu MPR membuat perintah, kemudian ada undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)," ujar Mahfud dalam siaran persnya, Kamis (18/8/2022).

BACA JUGA:Mahfud MD Ungkap Kejanggalan dan Dugaan Intervensi Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J 

Menurutnya, dalam penyelesaian permasalahan HAM pada masa lalu dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara Yudisial dan Non-yudisial.

"Yang non-yudisial itu bentuknya KKR, tapi kemudian UU KKR itu dibatalkan oleh MK. Nah, adapun yang yudisial terus berjalan," paparnya.

"Pada kasus Timur-timur itu sudah diadili semua, 34 orang dibebaskan oleh MA karena Komnas HAM tidak bisa melengkapi bukti-bukti yang bisa meyakinkan hakim, sama dengan yang sekarang ini," tambah Mahfud.

BACA JUGA:DPR Sebut Keppres HAM Berat Jadi Pelengkap Proses Hukum 

Menurutnya, masih ada 13 kasus yang diselesaikan secara Yudisial pada bulan ini, salah satunya merupakan kasus Paniai.

"Masih ada 13 masalah yang harus diselesaikan secara yudisial, bulan ini, ini sudah masuk yang kasus Paniai, yang sisanya kembalikan ke undang-undang," jelasnya.

Ia menjelaskan, seluruh pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 diputuskan oleh DPR, setelah tahun 2000 sudah masuk proses Yudisial.

"Sementara problem teknis yuridisnya adalah Kejaksaan Agung selalu meminta Komnas HAM memperbaiki, Komnas HAM selalu juga merasa sudah cukup, padahal Kejaksaan Agung itu kalah kalau tidak diperbaiki seperti yang sudah-sudah," kata Mahfud.

Ia pun tidak mempermasalahkan adanya kritik yang dilayangkan. Menurutnya, kritik tersebut akan didengarkan dan dilaksanakan oleh pihaknya.

"Soal ada kritik ya biasa lah saya senang ada kritik, kalau saya gak apa-apa, dan akan didengarkan serta dilaksanakan, dan Anda boleh cek lah, transparan kita ini bahwa masalah pelanggaran HAM berat kita selesaikan baik-baik," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini