Share

Mahfud MD Sebut Ferdy Sambo Ditakuti di Polri Termasuk Jenderal Bintang Tiga

Riana Rizkia, MNC Portal · Kamis 18 Agustus 2022 13:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 18 337 2649990 mahfud-md-sebut-ferdy-sambo-ditakuti-di-polri-termasuk-jenderal-bintang-tiga-BbHjtFFx47.jpg Irjen Ferdy Sambo (foto: dok Antara)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, Irjen Ferdy Sambo ditakuti internal Polri.

Bahkan, kata Mahfud, jenderal bintang tiga yang secara struktural berada di atas Sambo juga takut. Hal ini, karena sebelum menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J, Sambo merupakan Kadiv Propam Polri.

"Kan pada takut juga yang saya dengar, bintang tiga pun enggak bisa lebih tinggi dari dia. Meskipun secara struktural iya," kata Mahfud di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored dikutip, Kamis (18/8/2022).

 BACA JUGA:Kelompok Ferdy Sambo Bak Kerajaan yang Berkuasa di Polri, Jokowi Marah Besar

Jabatan Sambo, kata Mahfud, membuat jenderal bintang dua itu memiliki kekuasaan yang sangat besar di internal Polri. Terlebih, semua tindakan pemeriksaan, penyidikan, hingga pemindahan anggota harus berdasarkan persetujuan Sambo.

"Jadi begini, div propam itu, kadiv propam itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar, karena div propam itu mempunyai, sebagai divisi ia mempunyai direktorat atau deputi-deputi itu semua di bawah kekuasannya," kata Mahfud.

 BACA JUGA: Kasus Kematian Brigadir J, Polri Sudah Agendakan Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo

"Yang memeriksa, yang menyelidiki ini, yang memerintah, menghukum, yang mengeksekusi, yang memindah orang, dan semua harus persetujuan pak Sambo. Tunggal. Pada akhirnya, mulai dari memeriksa, menghukum, mengadili, memindah, menaikan di situ, memberi fasilitas ada di kepala divisi ini," sambungnya.

Untuk itu, Mahfud menilai bahwa tubuh kepolisian perlu dibenahi. Mahfud mengatakan, harus ada pembagian kewenangan yang setara dalam di kepolisian.

"Itu menunjukkan bahwa perlu ada pembenahan di Polri agar terjadi kesatuan sebagai sebuah institusi pemerintah di bidang keamanan," katanya.

"Mungkin sebaiknya pakai sistem ketatanegaraan saja, yang memeriksa dan menghukum beda dong, sehingga disejajarkan saja dengan Sambo orang orang ini," sambungnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini