Share

Kabar Baik, Anies Pastikan 85% Warga Jakarta Terbebas Biaya Pajak Bumi dan Bangunan

Bachtiar Rojab, MNC Media · Kamis 18 Agustus 2022 08:42 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 18 337 2649788 kabar-baik-anies-pastikan-85-8453-warga-jakarta-terbebas-biaya-pajak-bumi-dan-bangunan-ynq5YceYRf.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/ Foto: Instagram

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menggelar kegiatan "Pajak Jakarta, Adil dan Merata Untuk Semua" di RPTRA Madusela, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu (17/8/2022) kemarin. Hal itu, sebagai salah satu langkah memulihkan ekonomi dengan meringankan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara simbolis memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (e-SPPT) PBB-P2 tahun 2022, kepada 25 wajib pajak perwakilan dari masing-masing Kota Administratif di DKI Jakarta.

 BACA JUGA:Kapolri Joget Dua Jempol di HUT Ke-77 RI, Ini Penampakannya

"Kebijakan pajak yang adil dan merata ini sekaligus wujud nyata Pancasila sebagai dasar negara Indonesia hadir dalam kehidupan masyarakat Jakarta, yakni sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Anies dikutip MPI dalam laman resmi Pemprov DKI, Kamis (18/5/2022).

Lebih lanjut, Anies menuturkan, kebijakan tersebut mencakup pembebasan pembayaran PBB bagi bangunan yang nilainya di bawah Rp2 miliar. Anies mencatat, dari 1,4 juta rumah di Jakarta, 200 ribu rumah berharga di atas Rp2 miliar dan 1,2 juta rumah berharga di bawah Rp2 miliar.

"Jadi dengan kebijakan ini, maka 85% warga dan bangunan di Jakarta tidak terkena PBB. Di tempat ini yang nilainya di atas 2 miliar mereka masih terkena PBB. Tapi itu pun ada pengecualiannya," ungkapnya.

 BACA JUGA:Diduga Lecehkan Istrinya, Kasatlantas Madiun Marahi Jurnalis

Anies menambahkan, adapun dasar pembuatan kebijakan tersebut. Yakni, lanjut Anies, dengan mempertimbangkan luas minimum lahan dan bangunan untuk rumah sederhana sehat, yaitu seluas 60 m² untuk bumi dan 36 m² untuk bangunan.

"Hal ini karena 36 m² itu kebutuhan hidup manusia, karena perlu tempat untuk hidup. Lalu yang digunakan angka minimal 36 m², begitu juga dengan tanah. Dasar ini merujuk kepada Permen PUPR yang disitu telah menata tentang standar minimal kebutuhan hidup (hunian)," tuturnya.

"Jadi sekitar 2,7 triliun rupiah total pajak dari hunian yang biasa diterima pemerintah sebelum adanya kebijakan ini, bisa disimpan oleh warga untuk kepentingan ekonomi mereka," Gubernur Anies menambahkan," ucap Anies menambahkan.

 BACA JUGA:Sri Mulyani ke Penerima Beasiswa LPDP: Masyarakat Papua Menanti Kontribusi Selepas Studi

Perlu diketahui, para wajib pajak tersebut mendapatkan manfaat atas kebijakan Pergub Nomor 23 Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Kebijakan Penerbitan SPPT PBB 2022

1) Objek rumah tinggal milik Orang Pribadi:

a) NJOP s.d

b) NJOP >Rp 2 miliar : diberikan Faktor Pengurang (berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60m2 untuk bumi dan 36m2 untuk bangunan).

2) Selain Rumah Tinggal dan Jalan Tol Dibebaskan sebesar 15%:

B. Kebijakan Pembayaran PBB 2022

Keringanan Pokok Pajak & Penghapusan Sanksi Administrasi:

1) Tahun Pajak 2022:

• Diberikan potongan 15% apabila bayar Juni - Ags 2022

• Diberikan potongan 10% apabila bayar Sep - Okt 2022

• Diberikan potongan 5% apabila bayar Nov 2022

Sanksi dihapus 100% untuk pembayaran 1 bulan setelah Jatuh Tempo

 BACA JUGA:Andrea Dovizioso Soal Gaya Balap Aleix Espargaro: Sangat Kuno

2) Tahun Pajak 2013-2021:

• Diberikan potongan 10% apabila bayar Juni - Okt 2022

• Diberikan potongan 5% apabila bayar Nov - Des 2022

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini