Share

Puan Maharani: DPR Sudah Selesaikan 43 UU sejak 2019

Carlos Roy Fajarta, · Selasa 16 Agustus 2022 14:12 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 16 337 2648846 puan-maharani-dpr-sudah-selesaikan-43-uu-sejak-2019-ji5AM4TI9D.jpg Ketua DPR RI Puan Maharani. (Tangkapan layar)

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebutkan pihaknya telah menyelesaikan 43 Undang-Undang (UU) sejak 2019.

Hal tersebut disampaikan Puan Maharani saat pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022–2023 di Gedung Kura-Kura Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (16/8/2022).

"Sejak 2019 hingga saat ini, sejumlah Undang Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, sejumlah 43 (empat puluh tiga) Undang Undang melalui Alat Kelengkapan Dewan DPR RI," ujar Puan Maharani.

43 UU tersebut dikerjakan sejumlah komisi di DPR RI, sebagai berikut :

- Komisi I dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 2 Undang-Undang;

- Komisi II dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 16 Undang-Undang;

- Komisi III dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 4 Undang-Undang;

- Komisi V dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 Undang-Undang;

- Komisi VI dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 3 Undang-Undang;

- Komisi VII dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 Undang-Undang;

- Komisi X dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 2 Undang-Undang;

- Komisi XI dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 4 Undang-Undang;

- Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 6 Undang-Undang;

- Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah, telah menyelesaikan 1 Undang-Undang selain Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 Undang-Undang;

"Politik legislasi DPR RI dan pemerintah mengutamakan kualitas daripada kuantitas Undang-Undang tersebut," ucap Puan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Ia menyebutkan pembentukan UU merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah.

Sehingga komitmen bersama antar pembentuk UU, yaitu DPR RI dan Pemerintah, dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.

"Kami mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional; serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya," ucapnya.

Pembentuk UU, kata Puan juga dituntut agar pembahasan UU dilakukan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip transparansi publik.

"Sehingga UU yang dihasilkan akan memiliki keselarasan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat, dan mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini menjadi komitmen DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya," tutur Puan.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini