Share

Selain Kejagung, Surya Darmadi Siap Jalani Pemeriksaan KPK

Irfan Ma'ruf, iNews · Senin 15 Agustus 2022 14:59 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 15 337 2648139 selain-kejagung-surya-darmadi-siap-jalani-pemeriksaan-kpk-lpEPOnoASq.jpg Surya Darmadi (MNC Portal/Irfan Maruf)

JAKARTA - Tersangka Surya Darmadi alias Apeng akhirnya datang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan penyidik di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Surya Darmadi akan mengikuti semua proses hukum di Indonesia termasuk di Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang mengatakan, kliennya datang dari Taipei, China pada Senin (15/8/2022). Kliennya akan menjalani semua proses hukum yang ada di Kejagung maupun KPK.

"Klien kami Surya Darmadi alias Apeng sudah memenuhi panggilan. Hari ini resmi beliau mengikuti semua proses di Kejaksaan maupun di aparat hukum yang lain," ujar Juniver Girsang di Kejaksaan Agung, Senin (15/8/2022).

Juniver mengatakan akan membela diri dan akan mengikuti proses hukum. Surya Darmadi tiba di kompleks Kejaksaan Agung Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 13.58 WIB.

Suryadi dengan menggunakan kemeja putih dikawal sejumlah mobil menuju gedung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Surya merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas penguasaan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Kejagung memperkirakan kerugian negara atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan sampai Rp78 triliun.

Dia menjelaskan, konstruksi kasus diawali pada 2003. Surya Darmadi melakukan kesepakatan dengan RTR untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.

SD juga minta persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaannya di Kabupaten Indragiri Hulu di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.

โ€œDengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU,โ€ jelasnya.

Baca Juga: Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP

Selain itu, PT Duta Palma Group sampai saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Kegiatan yang dilakukan PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan.

Dua tersangka yaitu RTR sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008. Sementara itu, tersangka SD dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini