Share

Bareskrim Usulkan Pemerintah Take Down Konten Promosi ACT di Medsos

Widya Michella, MNC Media · Jum'at 12 Agustus 2022 13:38 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 12 337 2646628 bareskrim-usulkan-pemerintah-take-down-konten-promosi-act-di-medsos-1okvfxk8fx.jpg Illustrasi (foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik TP Madya TK III Bareskrim Polri, Kombes Eka Mulyana mengusulkan agar pemerintah melalui Kemensos melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mentake down, atau menghapus konten promosi lembaga amal bermasalah di media sosial (medsos). Terutama semua konten promosi lembaga filantrofi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Usulan ini diberikan oleh disampaikan Eka dalam rapat Rapat Koordinasi Kemensos dengan PPATK dan aparat penegak hukum yang digelar, pada Kamis 11 Agustus 2022 di Kantor Kemensos, Salemba.

 BACA JUGA:Bertambah, Polri Ungkap Uang Boeing yang Diselewengkan ACT Berjumlah Rp107,3 Miliar

"Kami usulkan ke Ibu Mensos nanti kita dengan Kominfo untuk menginfokan terkait dengan izin operasional pengumpulan uang dan barang ini. Supaya nanti Kominfo juga bisa langsung melaksanakan giat take down terhadap izin atau pun rekening-rekening lain yang tidak terdaftar di Kemensos," kata Eka.

Eka menyampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan kasus penyelewengan dana di ACT, nyatanya lembaga amal tersebut masih gencar melakukan promosi melalui medsos untuk menarik masyarakat memberikan donasi. Padahal ACT sendiri hanya mempunyai tiga izin dari Kemensos sedangkan rekening yang dimiliki mencapai ratusan.

 BACA JUGA:ACT Selewengkan Rp68 Miliar Dana Bantuan Kecelakaan Lion Air JT-610, Ini Rinciannya

"Ternyata dari Kemensos hanya ada tiga izin, dan dari satu izin itu satu rekening. Ternyata yang diamplifikasi itu atas nama ACT, tapi rekening nya macam-macam sampai ratusan kalau kami hitung," ujarnya.

"Saran kami ada baiknya kita koordinasikan dengan Menkominfo untuk takedown sedari awal jika diketahui ada yayasan ternyata ijin lembaga operasional-nya tidak diberikan oleh Kemensos dan melaksanakan promosi jadi bisa langsung di take down," tuturnya.

 

Merespons hal tersebut, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya akan segera melibatkan Kominfo dalam satuan tugas (satgas) yang bertugas mengawasi perizinan penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Bansos.

"Tadi saran pak Eka bersama Kominfo jadi tim ini," tutur politikus PDIP ini.

Satgas ini nantinya juga akan bertugas untuk melakukan evaluasi pada perbedaan data-data temuan. Dimana evaluasi itu diharapkan akan selesai pada Agustus 2022.

"Kita berharap tim (satgas) ini selesai saya mohon bantuan dari semuanya kita kerja keras untuk Agustus ini bisa selesai," ujarnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini