Share

Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta 31 Polisi yang Langgar Kode Etik Dipidana

Martin Ronaldo, MNC Portal · Jum'at 12 Agustus 2022 08:04 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 12 337 2646401 kasus-brigadir-j-komnas-ham-minta-31-polisi-yang-langgar-kode-etik-dipidana-VpFjQtoAPd.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Terkait kasus Brigadir J, Komnas HAM meminta 31 anggota Polri yang terlibat dan terbukti melanggar kode etik dapat dipidana.

"Kami sederhana saja, kalau sudah menemukan indikasi kuat terjadi obstruction of justice orang-orangnya ini, ini, ini, ya minta juga untuk dikembangkan siapa pun pelakunya obstruction of justice itu dalam konteks HAM kalau itu memang kualitasnya adalah melanggar atau masuk hukum pidana ya kita minta untuk dipidana, nggak cukup dengan kode etik," kata Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).

Menurutnya, 31 polisi yang telah diperiksa dalam kasus ini, telah terindikasi melakukan obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J.

"Kalau penjelasannya 31 itu terkait TKP, ya kalau dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice bisa jadi artinya senada dengan kepolisian, timsus sama tim Komnas HAM soal obstruction of justice," terangnya.

Diketahui, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Inspektorat Khusus masih mengusut pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriasnyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Dedi menyebut ada 31 orang yang sudah terbukti melanggar etik.

"Jadi untuk Itsus kan pemeriksaan masih bertambah yang sudah dimintai keterangan ada 56, 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP," kata Dedi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis 11 Agustus 2022.

Baca Juga: Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP

Sebelumnya diberitakan, tersangka kasus penembakan Brigadir J atau Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat, Irjen Ferdy Sambo mengaku bahwa dirinya menyebarkan informasi bohong terkait tewasnya ajudannya tersebut.

Hal ini terungkap dalam surat yang dititipkannya kepada pengacaranya Arman Hanis. Dalam surat tersebut dia menyesali telah menyebarkan informasi bohong terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya, di Jalan Duren Tiga Utara II, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada Institusi Polri," tulis Ferdy Sambo dalam suratnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini