Share

LPSK Sampaikan Motif Bharada E Menjadi Justice Collaborator Harus Didukung

Muhammad Farhan, MNC Portal · Kamis 11 Agustus 2022 13:41 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 11 337 2645969 lpsk-sampaikan-motif-bharada-e-menjadi-justice-collaborator-harus-didukung-7KEOt3781U.jpg LPSK sampaikan motif Bharada E jadi justice collaborator harus didukung (Foto: Antara)

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjelaskan motif Bharada E alias Richard Eliezer mengungkap tabir sebenarnya pembunuhan Brigadir J di kediaman dinas Irjen Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Menurut LPSK, Bharada E berani membantah keterangan lamanya karena ingin mengajukan Justice Collaborator (JC) atau sebagai saksi pelaku yang mau bekerja sama.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu kepada wartawan di Gedung LPSK, Ciracas, Jakarta Timur. Edwin menyampaikan motivasi Bharada E yang mau bekerja sama ini perlu didukung  pihak kepolisian.

"Kalau kita dengar Kapolri sampaikan kemarin bahwa salah satu motivasi Bharada e membuka kasus ini karena dia ingin jadi JC. Saya rasa ini harus difasilitasi oleh Polri," terang Edwin, Kamis (11/8/2022).

Baca juga:  LPSK: Putri Candrawathi Lebih Butuh Pemulihan Mental Dibandingkan Perlindungan

Menurut Edwin, permohonan JC Bharada E ini harus direspon secara positif karena untuk menjaga keterangannya terkait peristiwa sebeneranya yang terjadi di Duren Tiga tersebut. Untuk itu, ia menekankan pentingnya keselamatan dan konsistensi keterangan dari Bharada E tersebut.

 Baca juga: Terus Bilang 'Malu', LPSK Sudahi Asesmen Istri Ferdy Sambo

"Perlindungan terhadap Bharada E ini penting sebagai JC, bukan hanya soal keselamatannya tetapi juga menjaga konsistensi dia untuk menyampaikan keterangan hingga pengadilan," kata Edwin.

Sebelumnya, Pengajuan Justice Collaborator yang dilakukan oleh Bharada E alias Richard Eliezer, disambut positif LPSK. Menurut LPSK, ada dua keuntungan apabila JC Bharada E dikabulkan.

Menurut Edwin, pemohon JC akan mendapatkan dua hal yakni penanganan khusus dan reward (hadiah) yang dijamin oleh LPSK.

"Pada pasal 10 a, Undang-undang 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, itu disebutkan ada dua hal, ada penanganan khusus dan ada reward," ujar Edwin.

Dalam penanganan khusus, Edwin jelaskan pemohon JC nantinya akan diberikan perlakuan khusus oleh LPSK seperti makanan yang diawasi, pemisahan ruang tahanan dengan tersangka lainnya, serta tidak perlu hadir dalam persidangan sehingga dapat melakukannya secara daring.

"Penanganan khusus seseorang itu ketika menjadi justice Collaborator, dia ada pemisahan penahanan dari pelaku lainnya, pemisahan pemberkasan dari pelaku lainnya dan dia tidak perlu hadir persidangan, ia bisa mendengarkan keterangan dari online ketika jadi JC," jelas Edwin.

Kemudian terkait reward atau hadiah yang diterima oleh pemohon JC, lanjut Edwin, pelaku dapat divonis secara ringan oleh Hakim. Menurut Edwin, berdasarkan Undang-undang, Hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK.

"Karena bahasa Undang-undang itu halus, jadi tidak bisa pakai kata perintah karena ini sesama lembaga apalagi lembaganya beda, ada diranah eksekutif dan jajarannya yudikatif. Jadi hakim harus memperhatikan rekomendasi itu sungguh-sungguh bahkan sebenarnya perintah," terang Edwin.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini