Share

Penggunaan Jilbab di Sekolah Tuai Polemik, Muhammadiyah Angkat Suara

Tim Okezone, Okezone · Rabu 10 Agustus 2022 22:33 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 10 337 2645658 penggunaan-jilbab-di-sekolah-tuai-polemik-muhammadiyah-angkat-suara-TVhcH2fEQH.jpg Ilustrasi/ Doc: Antara

JAKARTA - Penggunaan jilbab bagi murid muslimah di sekolah negeri menuai polemik. Banyak pro dan kontra yang muncul di masyarakat terkait aturan penggunaan jilbab ini.

Sebagian kalangan menganggap bahwa penggunaan jilbab di sekolah merupakan pemaksaan. Namun, bagi guru, penggunaan jilbab dimaksudkan sebagai pelaksanaan salah satu ajaran agama dan usaha untuk membentuk ahlak mulia.

 BACA JUGA:LPSK: Putri Candrawathi Lebih Butuh Pemulihan Mental Dibandingkan Perlindungan

Untuk mengurai polemik itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY pun mengeluarkan pernyataan sikap terkait berjilbab bagi peserta didik muslimah di sekolah negeri.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Ketua PWM DIY, Gita Danu Pranata mengatakan, menutup aurat dengan berjilbab merupakan ajaran agama Islam.

 BACA JUGA:Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam di Final Piala AFF U-16 2022

Hal itu sesuai QS An Nur 31 dan Al Ahzab 59, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap Muslimah untuk melaksanakannya dan membudayakannya melalui proses pendidikan.

"Karenanya, dalam konteks pendidikan memakai jilbab merupakan suatu upaya pembudayaan, termasuk di sekolah negeri, dengan menganjurkan, menasehati dan memberikan keteladanan peserta didik muslimah untuk mengenakan jilbab dengan prinsip-prinsip edukatif yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab guru," kata Gita, Rabu (10/8/2022).

Dai pun menjelaskan, tugas utama guru sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Di samping itu, tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar jadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan sikap itu, menurutnya pro-kontra tentang pemakaian jilbab bagi peserta didik muslimah, termasuk di sekolah negeri, semestinya tidak perlu terjadi. Hal itu disebabkan pemakaian jilbab merupakan bagian dari proses dan upaya pendidikan sesuai agama peserta didik.

"Untuk melaksanakan ajaran agamanya dan membentuk ahlak mulia, sehingga upaya tersebut sepantasnya mendapatkan dukungan," ujarnya.

Pemerintah selaku penyelenggara pendidikan seharusnya dapat memberi pembinaan, perlindungan dan menjamin kenyamanan bagi guru dalam melaksanakan tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi.

Hal itu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, termasuk dalam membimbing, mengarahkan dan melatih peserta didik Muslimah. Sehingga, peserta didik dibiasakan berjilbab atau berbusana Muslimah untuk membentuk ahlak mulia dari peserta didik tersebut.

Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan, maka sesuai prinsip pendidikan penyelesaian setiap masalah perlu mengedepankan prinsip edukatif dengan membuka ruang dialog bagi setiap tindakan yang dianggap kurang tepat.

 BACA JUGA:Vision+ Originals Royal Blood Segera Tayang, Suguhkan Drama Kehidupan Tradisional di Era Modern

"Sehingga, semua masalah pendidikan dapat diselesaikan dengan baik karena pada dasarnya setiap guru tersebut pasti berniat baik dan mulia," kata Gita.

Bila setiap persoalan dalam pendidikan diselesaikan dengan pendekatan hukuman kepada guru yang dianggap melakukan tindakan kurang tepat, maka dikhawatirkan di sekolah terjadi hubungan antara guru dengan peserta didik yang bersifat formalistik-kontraktual.

Guru akan berpandangan tugasnya sebatas mengajar dan tidak mendidik, membimbing, mengarahkan dan melatih dalam sikap dan perilaku karena takut salah dan dihukum. Padahal, pendidikan, pembentukan karakter, dan ahlak mulia merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, sekolah dan masyarakat.

 BACA JUGA:Harga Avtur Bebani Maskapai Penerbangan Lebih dari 10%

Sehingga, sambungnya, setiap unsur tersebut diharapkan saling mendukung untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pendidikan dan menyelesaikan tiap persoalan pendidikan di sekolah.

"Dengan mengedepankan asas-asas musyawarah, dialogis antara orang tua, peserta didik dan guru," tuturnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini