Share

KPK Ungkap Alasan Ingin Hadirkan Surya Darmadi ke Persidangan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 10 Agustus 2022 19:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 10 337 2645591 kpk-ungkap-alasan-ingin-hadirkan-surya-darmadi-ke-persidangan-GcC6hND0Th.jpg Ali Fikri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengungkapkan alasan pihaknya ingin tetap menghadirkan tersangka sekaligus buronan Surya Darmadi ke persidangan. Hal itu berbeda dengan langkah yang bakal diambil Kejaksaan Agung (Kejagung). Di mana, Kejagung berencana menggelar persidangan in absentia atau tanpa kehadiran Surya.

Ali menerangkan, perkara Surya Darmadi yang sedang ditangani KPK berbeda dengan di Kejagung. Di mana, KPK menangani Surya Darmadi terkait kasus dugaan suap. Sedangkan Kejagung, menyidik kasus Surya Darmadi terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara.

"Begini yang harus dipahami, ini ada dua perkara yang berbeda. Pertama adalah pasal 2 dan pasal 3 yang kita bicaranya adalah kerugian negara. Tentu di sana ada pemulihan kerugian keuangan negara," beber Ali saat dikonfirmasi, Rabu (10/8/2022).

Ali menjelaskan, persidangan in absentia dimungkinkan jika perkara yang ditangani menyangkut kerugian negara. Sehingga, putusan pengadilan bisa dijadikan rujukan penegak hukum untuk menyita atau merampas aset Surya Darmadi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Namun, kata Ali, hal itu tentu berbeda jika terkait dengan perkara suap.

Baca juga: KPK Minta Bantuan Imigrasi Lacak Keberadaan Buronan Kakap Surya Darmadi

"Dia (Surya Darmadi) diduga sebagai pemberi suap, sehingga kita tidak berbicara tentang kerugian negara. In absentia itu bisa dilakukan kalau ujungnya ada perampasan hasil tindak pidana korupsi dari kerugian negara tadi itu kan," jelas Ali.

Baca juga: KPK Periksa Mantan Bos PT Cirebon Energi Prasarana terkait Suap Perizinan

"Artinya ketika diputus pengadilan, memang kemudian optimalisasi asset recovery bisa dilakukan ketika pasal 2 dan 3. Berbeda dengan pasal suap. Apalagi pemberi suap," sambungnya.

Atas dasar itu, ditekankan Ali, KPK kekeuh ingin tetap menghadirkan Surya Darmadi ke persidangan. Sebab, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Surya harus menjalani hukuman pidana di penjara.

"Nah ini yang kemudian KPK sejauh ini tidak mengambil opsi in absentia karena pasalnya pasal suap. berbeda dengan pasal 2, pasal 3, yang itu bisa dilakukan penyitaan aset, kemudian setelah diputus pengadilan bisa disita asetnya," terangnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. KPK juga menetapkan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta dan korporasi PT Palma Satu sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun; Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung; dan Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau, Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Baca juga: Jaksa Agung Minta Jajarannya Kejar Aset Surya Darmadi Usai Rugikan Negara Rp78 Triliun

Dalam perkara itu, Surya Darmadi disinyalir menjanjikan ‎fee sebesar Rp8 miliar kepada Annas lewat Gulat Medali Emas agar lahan milik PT Duta Palma Group tidak masuk dalam kawasan hutan. Terjadilah pemberian uang Rp3 miliar dalam bentuk Dollar Singapura dari Suheri Terta kepada Annas lewat Gulat setelah adanya perubahan peta.

Baca juga: Tersangka Surya Darmadi Rugikan Negara Rp78 Triliun, Tiga Kali Dipanggil Mangkir

Belum selesai kasus yang ditangani KPK, Surya Darmadi kembali terjerat kasus korupsi yang disidik Kejagung. Surya Darmadi diduga terlibat kasus dugaan korupsi terkait penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare (Ha) oleh PT Duta Palma Group di Riau.

Kejagung juga telah menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka. Ia ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare di wilayah Riau. Dalam perkaranya di Kejagung, Surya ditetapkan tersangka bersama mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman.

Dalam perkara tersebut, Surya dan Raja Thamsir diduga melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektare secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan perekonomian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan keduanya yakni sekira Rp78 triliun.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini