Share

Partai Hanura Daftar ke KPU Hari Ini, Permasalahan Internal Masih Jadi Batu Sandungan

Putra Ramadhani Astyawan, Okezone · Senin 08 Agustus 2022 22:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 08 337 2644273 partai-hanura-daftar-ke-kpu-hari-ini-permasalahan-internal-masih-jadi-batu-sandungan-pA51Ybl5yA.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Partai Hanura resmi mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu dengan datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol Menteng Jakarta Pusat pada Senin (8/8/2022) siang.

Tampak Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (Oso) bersama jajaran petinggi partai lainnya sekitar Pukul 13.30 WIB.

Mereka dikawal dengan arak-arakan budaya Betawi dari perempatan lampu merah Jalan Imam Bonjol dan Jalan Cokroaminoto.

Oso usai mendaftarkan partainya mengatakan pihaknya tidak memiliki target muluk-muluk dan hanya menargetkan untuk bisa lolos ambang batas parlemen (Parlementary Threshold) empat persen pada Pemilu 2024 mendatang.

"Target kita sederhana, masuk dulu parlemen dengan kader-kader yang ada," ujar Oesman Sapta Odang.

Namun, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO dan beberapa pengurus struktur, tengah menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Rhony Sapulette.

Gugatan ini sendiri bermula dari pertikaian internal pada hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD partai Hanura Maluku. Padahal diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan verifikasi. Sementara syarat lolos verifikasi Parpol sebagai peserta Pemilu, adalah 34 kepengurusan DPD Parpol seluruh Indonesia, harus 100 persen.

"Kami sudah mengirim surat pemberitahuan kepada KPU bahwa proses hukum belum inkrah. Jadi, kepengurusan DPD Maluku masih dalam sengketa. Jadi, ini perlu diselesaikan dulu," kata kuasa hukum penggugat, Andi Saputro.

Lebih lanjut Andi mengungkapkan, Kliennya telah melayangkan gugatan kepada OSO selaku Ketua Umum Hanura, Sekjen Hanura, Ketua Bidang Organisasi partai Hanura sekaligus selaku Plt. Ketua DPD Hanura Maluku, dan Achmad Ohorella selaku Ketua DPD Hanura Maluku.

Sejauh ini jelasnya, penggugat sudah berupaya menyelesaikan sengkenta melalui mekanisme internal sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Namun disayangkan tidak menemukan jalan mufakat.

Karenanya penggugat membawa sengketa tersebut ke pengadilan negeri dengan landasan pasal 33 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

“Pasal 32 meyatakan; Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Selanjutnya pasal 33 berbunyi; Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini