Share

4 Fakta KUHP, Perjalanannya dari Warisan Belanda hingga Saat Ini

Tim Litbang MPI, MNC Portal · Selasa 09 Agustus 2022 07:07 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 07 337 2643494 4-fakta-kuhp-perjalanannya-dari-warisan-belanda-hingga-saat-ini-19BOYqIbAQ.jpeg RKUHP (Ilustrasi/Okezone)

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum pidana di Tanah Air. Melansir buku bertajuk ‘Hukum Pidana’ (2019), KUHP berisi 2 hal pokok, yaitu memuat perbuatan apa saja yang diancam hukum pidana. Maka dari itu, negara harus mempublikasikannya kepada masyarakat agar bisa diketahui dengan jelas.

Selanjutnya, KUHP mengumumkan dan menetapkan konsekuensi apa yang akan diterima oleh mereka yang melakukan perbuatan melarang hukum. Rupanya, KUHP adalah peraturan hukum yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda.

1. Warisan Belanda

Menurut Jurnal Sosio-Religia dengan judul ‘Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia’ (2006), KUHP sebenarnya diberlakukan di Indonesia sejak 1918. Lebih rinci, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda diundangkan dengan Staatblad No 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku per 1 Januari 1918.

Terkait keberadaan KUHP warisan Belanda ini, ada berbagai pandangan yang muncul. Salah satunya mengatakan, Indonesia sudah seharusnya memproduksi aturan hukum pidananya sendiri karena telah merdeka pada 17 Agustus 1945 dan tidak lagi menggunakan warisan hukum pemerintah kolonial.

Meskipun Indonesia adalah negara merdeka, namun hukum pidana yang digunakan belum bisa lepas dari pengaruh penjajah. Dilihat dari usianya, KUHP di Indonesia sudah diterapkan lebih dari 100 tahun dan telah sangat usang. Hal tersebut dirasa sudah tidak lagi relevan, maka sudah sepatutnya dilakukan perubahan.

Meskipun sudah dilakukan perubahan beberapa kali pada materi KUHP, namun belum masuk pada perubahan substansi KUHP. Padahal, KUHP di Belanda sendiri sudah banyak berkembang, seiring perkembangan era.

2. Rekodifikasi KUHP

Pemerintah sebenarnya sudah berencana melakukan rekodifikasi KUHP nasional sejak 1963. Laman Hukum Online menyebutkan, dalam Seminar Hukum Nasional I di Semarang, RKHUP atau Rancangan KUHP sudah dibahas. Seminar tersebut bahkan disebut sebagai cikal bakal pembaharuan KUHP Indonesia.

Substansi RKUHP kini mengacu atau berasal dari hasil seminar tahun 1963 itu, contohnya adalah perluasan dan penambahan delik atau tindak pidana kejahatan keamanan negara, hukum adat, delik kesusilaan, dan delik ekonomi. Sementara itu, dalam beberapa tahun belakangan ini juga diadopsi delik lain, seperti korupsi, delik penghinaan presiden atau kepala negara, dan delik penyebaran kebencian kepada pemerintah.

3. RKUHP Tak Kunjung Rampung

Sayangnya, RKUHP tak kunjung rampung dibahas hingga lebih dari 50 tahun kemudian. Draft RKUHP yang merupakan ide pokok pemikiran tim penyusun telah diserahkan ke DPR di tahun 2013 dan 2015.

Setelahnya, pembahasan draf RUKHP memang dilakukan intensif oleh Panja atau Panitia Kerja DPR dan tim dari pemerintah. Targetnya, pembahasan RKUHP akan selesai di akhir tahun 2013. Target itu tidak tercapai hingga DPR periode 2009-2014 berakhir.

4. Pembahasan Tahap Akhir RKUP

Di masa pemerintahan Jokowi, pemerintah menyatakan kesiapannya untuk kembali membahas RKUHP yang terdiri dari Buku I dan II sejumlah 786 pasal.

Setelah draf RKUHP diserahkan, pemerintah menargetkan pembahasan dilakukan selama 2 tahun hingga akhir 2017, namun kembali mundur.

Informasi terbaru, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), mewakili pemerintah, menyerahkan draf RUU KUHP di Komisi III DPR pada 6 Juli 2022. Melansir Okezone, pembahasan akan digelar antara Komisi III dan pemerintah, terkait hal ini.

Presiden Jokowi menekankan pula kepada jajarannya untuk memastikan masyarakat paham akan isu-siu yang didiskusikan dalam RUU KUHP. Ruang diskusi juga akan dibuka demi adanya pendapat atau usul dari masyarakat tentang pembahasan tersebut.

Melansir Sindonews, Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pembahasan RKUHP saat ini sudah berada di tahap akhir dan telah lebih dari 700 pasal yang dibahas. (diolah dari berbagai sumber/Ajeng Wirachmi-Litbang MPI)

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini