Share

KPU RI Sebut Ada 98 Nama Anggota KPUD Tercatut Dalam Sipol

Carlos Roy Fajarta, · Jum'at 05 Agustus 2022 13:29 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 05 337 2642475 kpu-ri-sebut-ada-98-nama-anggota-kpud-tercatut-dalam-sipol-LAydBuZXCA.jpg Illustrasi (foto: Freepick)

JAKARTA - Ketua Divisi Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyebutkan, pihaknya mendapati ada setidaknya 98 anggota KPU Daerah (KPUD) yang tercatut menjadi kader partai politik (parpol) dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024.

Hal tersebut, kata dia berdasarkan informasi yang disampaikan oleh berbagai KPU Provinsi kepada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI pada 4 Agustus 2022 hingga pukul 19:08 WIB.

"Ada 98 orang penyelenggara pemilu di daerah yang telah menyampaikan pengaduan bahwa nama-nama mereka ada di dalam daftar keanggotaan partai politik yang ada di dalam aplikasi Sipol," ujar Idham Holik saat dikonfirmasi, Jumat (5/8/2022).

 BACA JUGA:KPU Bakal Klarifikasi Soal Parpol Catut Nama Penyelenggara Pemilu

Idham mengungkapkan, mereka pada umumnya merupakan anggota komisioner dan sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejumlah daerah.

Ia menyebutkan, berdasarkan pengakuan dari 98 orang tersebut mereka tidak pernah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik atau tidak pernah mengajukan diri menjadi anggota partai politik.

98 orang tersebut, kata Idham Holik, tersebar di 22 provinsi dengan rincian 4 orang personalia sekretariat KPU Provinsi unsur PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), 22 orang komisioner KPU Kabupaten/Kota, dan 72 orang personalia sekretariat KPU Kabupaten/Kota, di antaranya terdapat 80% berasal dari PPNPN.

"Namun data 98 orang ini sifatnya masih sementara," pungkas Idham Holik.

 BACA JUGA:KPU Sebut Ada 11 Penyelenggara Pemilu di Daerah Namanya Dicatut Dalam Keanggotaan Parpol

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tengah melakukan mengklarifikasi sejumlah parpol yang mencatut anggota KPUD tersebut dalam Sipol saat proses verifikasi administrasi yang memungkinkan adanya pengaduan dari masyarakat.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini