Share

KPK Selisik Penggunaan Uang Bupati Nonaktif PPU Lewat Eks Bendahara Demokrat Balikpapan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 05 Agustus 2022 12:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 05 337 2642458 kpk-selisik-penggunaan-uang-bupati-nonaktif-ppu-lewat-eks-bendahara-demokrat-balikpapan-GaZzVQ5E2Q.jpg Illustrasi (foto: Freepick)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik penggunaan aliran uang dugaan suap yang diterima Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM). Abdul Gafur diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk kepentingan pribadi.

Penggunaan uang dugaan korupsi Abdul Gafur tersebut ditelisik penyidik lewat dua saksi yakni, mantan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis dan Direktur perusahaan maskapai penerbangan charter, PT Transwisata Prima Aviation, Rustam Suhanda.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan penggunaan aliran sejumlah uang oleh tersangka AGM yang diduga untuk keperluan pribadi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (5/8/2022).

 BACA JUGA:KPK Usut Pengeluaran Fiktif Uang Kas BUMD untuk Bupati Nonaktif PPU

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik kasus baru yang menjerat Abdul Gafur Mas'ud. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Penajam Paser Utara tahun 2019 sampai 2021.

Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara suap Abdul Gafur sebelumnya. Pada perkara sebelumnya, Abdul Gafur ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

 BACA JUGA:Kembali Tetapkan Bupati Nonaktif PPU sebagai Tersangka, Ini Penjelasan KPK

KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya dalam perkara suap tersebut. Mereka yakni pihak swasta Ahmad Zuhdi alias Yudi sebagai pihak pemberi suap. Kemudian, Plt Sekda Penajam Paser Utara, Muliadi; Kepala Dinas PURT Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Selanjutnya, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman; serta Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Tiga pejabat Pemkab PPU dan satu pejabat Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Abdul Gafur.

Perkara suap pengadaan barang dan jasa Abdul Gafur tersebut saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan. Belum selesai di perkara tersebut, Abdul Gafur kembali terjerat kasus penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perumda Penajam Paser Utara.

Dalam kasus barunya tersebut, Abdul Gafur ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail nama-nama tersangka serta konstruksi perkara ini.

"Pengumuman para pihak sebagai tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana dan pasal-pasal yang disangkakan akan kami sampaikan setelah proses penyidikan ini cukup yang kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," kata Ali.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini