JAKARTA -Â Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD memasyikan pemerintah akan menjamin seluruh anggaran Pemilu 2024.
Namun demikian pihaknya meminta KPU menghitung ulang anggaran kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Pihaknya kata Mahfud MD telah mengundang Kementerian Keuangan, KPU dan Bawaslu untuk membahas anggaran Pemilu 2024.
(Baca juga: Bermunculan Relawan Politik Jelang Pemilu, Pengamat: Rawan Ditunggangi Kepentingan Gelap)
"Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati bersama," ujar Mahfud MD, dikutip, Jumat (5/8/2022).
Mahfud mengatakan tahapan Pemilu tidak akan terganggu hanya karena pencairan dana tidak lancar. Mahfud mengatakan semua biaya akan disediakan pemerintah.
"Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," kata Mahfud MD.
Namun, Mahfud mengatakan anggaran sebaiknya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak pokok dalam Pemilu 2024.
Hal tidak pokok itu contohnya yakni pembangunan kantor atau gudang, kenaikan honor, kenaikan jumlah TPS dan sebagainya. Terkait pembiayaan hal tidak prioritas ini kata dia akan didiskusikan lebih lanjut.
"Ketua KPU tadi mengatakan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian, dengan kesepakatan itu, sehingga nanti akan bisa secepatnya diproses," ungkap Mahfud MD.
Hingga saat ini kata Mahfud MD pemerintah menjamin belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada anggaran.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
